GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam industri nasional. Sebanyak 350 karyawan PT Xactie Indonesia di Depok, Jawa Barat, resmi terkena PHK menyusul penutupan perusahaan akibat tekanan ekonomi global dan lesunya pasar ekspor.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa penutupan perusahaan ini menjadi bukti nyata dari peringatan yang telah disampaikan pihaknya sejak awal April 2026. Menurutnya, situasi ini bukan sekadar asumsi, melainkan data riil dari lapangan.
“Benar, telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xactie di Depok dan perusahaan tersebut tutup. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan KSPI sebelumnya bukan ngarang atau menakut-nakuti,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (25/5).
Penyebab Utama: Tekanan Global dan Biaya Produksi
Said menjelaskan bahwa PT Xactie Indonesia, yang merupakan perusahaan berorientasi ekspor, tidak mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat perang berkepanjangan. Kondisi ini memicu lonjakan harga bahan baku impor yang harus dibayar dengan Mata Uang Rupiah yang tertekan terhadap dolar, sehingga ongkos produksi meningkat tajam.
Meskipun perusahaan tutup, Said memastikan para pekerja yang terdampak mendapatkan hak-haknya. “Para pekerja mendapatkan nilai pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, ditambah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang telah disepakati,” tambahnya.
Fenomena PHK Meluas ke Berbagai Daerah
Kasus di Depok ini menambah panjang daftar efisiensi tenaga kerja di Indonesia. KSPI mencatat tren serupa terjadi di beberapa wilayah industri lainnya:
- Banten (Tangerang & Serang): PHK melanda sektor tekstil dan sepatu, termasuk PT Shewa, Luncheong, PT PWI, hingga pengurangan 279 pekerja di Nikomas.
- Karawang: Satu perusahaan tutup berdampak pada 295 pekerja, ditambah efisiensi di perusahaan lain sebanyak 294 orang.
- Jawa Timur (Sidoarjo): CV Asri melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja.
Said Iqbal memperingatkan bahwa ancaman PHK masih akan terus menghantui dalam tiga bulan ke depan, terutama pada sektor otomotif dan turunannya yang mulai terpukul akibat melemahnya daya beli masyarakat.
KSPI dan Partai Buruh telah membuka Posko Orange sebagai pusat advokasi bagi buruh yang terdampak PHK. Selain itu, mereka mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan langkah konkret, termasuk fasilitasi penempatan kerja baru bagi para korban PHK.
KSPI berharap Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk pemerintah dapat bekerja efektif untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi dan mencari solusi atas lesunya industri formal nasional. (Z-10)