GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menggandeng Polda Metro Jaya untuk mengintegrasikan ribuan kamera pengawas atau CCTV di seluruh wilayah Jakarta.
Hal itu dilakukan usai penandatanganan nota kesepakatan optimalisasi pemanfaatan jaringan CCTV antara Pemprov DKI dan kepolisian, Senin (18/5).
Pramono mengatakan, pada tahap awal sebanyak 27 ribu CCTV akan dikelola bersama pada 2027. Kamera pengawas itu berasal dari berbagai titik, mulai dari milik BUMD, organisasi perangkat daerah (OPD), sarana lalu lintas kepolisian, hingga gedung-gedung bertingkat lebih dari empat lantai di Jakarta.
“Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta akan semakin lengkap data yang dimiliki dan mudah-mudahan ini akan memperkuat Jaga Jakarta yang selama ini dilakukan bersama-sama antara Pemerintah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan seluruh Forkopimda yang ada di DKI Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5).
Menurut dia, integrasi CCTV tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan dan respons cepat di Ibu Kota.
Pemerintah DKI ingin seluruh perangkat keamanan dan pengendalian lalu lintas dapat saling terhubung sehingga penanganan persoalan di lapangan bisa dilakukan lebih cepat dan terukur.
Sementara, Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri menambahkan, kerja sama itu diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta.
“Kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya, terutama dalam mengoptimalkan teknologi untuk mengantisipasi kejahatan dan mempercepat respons masyarakat yang membutuhkan pertolongan dari kepolisian,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, jaringan CCTV terintegrasi nantinya juga dimanfaatkan untuk memantau arus lalu lintas di Jakarta.
Dengan sistem tersebut, personel di lapangan diharapkan dapat lebih cepat bereaksi dan mendatangi lokasi yang membutuhkan penanganan, baik terkait gangguan kamtibmas maupun kepadatan lalu lintas.
Asep memastikan pemanfaatan CCTV tetap mengedepankan perlindungan privasi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut dia, pengawasan berbasis teknologi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan hak warga. (Far/P-3)