Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC menggelar webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability guna memperkuat akses pasar produk kehutanan Indonesia di Amerika Serikat. Forum yang digelar pada Kamis (14/5) itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perdagangan produk hutan legal, transparan, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan dan keterlacakan rantai pasok.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan hubungan perdagangan kehutanan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung lebih dari tiga dekade dan dibangun atas dasar kepercayaan serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari. Menurutnya, Indonesia berharap kebijakan perdagangan global semakin memberikan insentif terhadap produk kayu legal dan berkelanjutan.
“Produk kayu Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat telah bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia menjelaskan lebih dari 70% ekspor plywood Indonesia ke Amerika Serikat telah memiliki sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+). Selain itu, pemerintah juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia agar tidak hanya bergantung pada plywood dan kayu Dipterokarpa. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dari berbagai jenis kayu untuk mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat.
Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo, mengatakan Indonesia terus memperkuat posisi sebagai pemasok produk kehutanan legal dan berkelanjutan.
“Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” kata Indroyono.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act dan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Menurutnya, sistem tersebut mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen untuk mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia.
Ketua Umum APHI, Soewarso, menyebut Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis utama ekspor produk kehutanan Indonesia. Nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 tercatat mencapai sekitar US$1,94 miliar atau sekitar 15% dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.
“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan,” ujar Soewarso.
Ia menambahkan dialog terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang dinilai penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan.
Forum tersebut juga menghadirkan pembicara dari pemerintah dan asosiasi industri Indonesia maupun Amerika Serikat, termasuk Chief Executive Officer International Wood Products Association, Ashley Amidon, serta konsultan Recreation Vehicle Industry Association, Mattie Amagai. (E-3)