Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 2 tahun 2026 sebesar Rp600.000 dalam Mata Uang Rupiah dijadwalkan berlangsung hingga Juni 2026 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, sejumlah penerima melaporkan saldo pada rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka masih kosong meski periode pencairan telah dimulai.
Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kendala saldo kosong biasanya disebabkan oleh proses sinkronisasi data yang belum tuntas atau adanya ketidaksesuaian data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Penyebab Saldo KKS Masih Kosong
Berdasarkan informasi teknis penyaluran, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan dana bantuan belum masuk ke rekening penerima:
- Proses Verifikasi Rekening: Adanya ketidakcocokan antara nama di KTP, buku tabungan, dan data di sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
- Penyaluran Bertahap: Pencairan tidak dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia, melainkan dibagi dalam beberapa termin atau gelombang.
- Data Tidak Padan: Data KPM yang belum padan dengan data Dukcapil pusat mengakibatkan tertahannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Perubahan Status KPM: Adanya pemutakhiran data yang menyatakan KPM sudah dianggap mampu atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos.
KPM yang mengalami kendala disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau berkoordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing.
“Data sedang divalidasi untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan hingga akhir Juni mendatang,” demikian keterangan teknis terkait proses penyaluran tersebut.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan dokumen kependudukan selalu diperbarui agar proses pencairan Mata Uang Rupiah melalui program BPNT ini tidak mengalami hambatan administratif.