FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik keras keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang berencana menggelar pertandingan ulang Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). FSGI menilai langkah tersebut mengabaikan hak anak dan berpotensi memicu konsekuensi hukum serius.
Polemik LCC Empat Pilar MPR ini bermula dari ketidakcermatan dewan juri pada babak final di Kalimantan Barat yang memicu protes. Sebagai solusi, MPR RI memutuskan untuk melakukan evaluasi dengan menggelar tanding ulang yang melibatkan juri independen dan pengawasan langsung pimpinan.
“Ini sepintas merupakan kebijakan yang adil, padahal berpotensi kuat memunculkan pro dan kontra serta tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar FSGI sekaligus Komisioner KPAI Periode 2017-2022, dalam keterangan resminya, Kamis (14/5).
Dampak Psikis
Retno menegaskan bahwa mengulang lomba adalah kebijakan yang kurang tepat karena mengabaikan kondisi psikologis peserta. Menurutnya, kesalahan terletak pada profesionalisme juri, bukan pada para siswa yang telah berjuang keras.
Senada dengan Retno, Ketua Umum FSGI Fahriza Marta Tanjung menilai langkah tanding ulang final LCC Empat Pilar Kalbar terkesan hanya untuk menyelamatkan citra lembaga. “Jika diulang, justru itu terkesan menyelamatkan MPR, namun kembali menjadikan anak-anak peserta lomba sebagai korban kebijakan yang mengabaikan hak dan psikologi anak,” tegas Fahriza.
“Lombanya tidak perlu diulang, namun MPR wajib memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan pernah terulang di kemudian hari,” pungkas Retno. (H-3)