IRAN melayangkan ultimatum keras kepada Amerika Serikat (AS) untuk menerima proposal damai 14 poin yang diajukan Teheran.
Peringatan itu disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf setelah Presiden AS Donald Trump menolak proposal tersebut, sehingga ketegangan kedua negara kembali meningkat di tengah mandeknya perundingan gencatan senjata.
Trump bahkan menyebut dokumen tersebut sebagai proposal bodoh dan sampah, seraya menilai gencatan senjata antara kedua negara yang mulai berlaku sejak awal April kini berada dalam kondisi kritis.
Menanggapi penolakan tersebut, Ghalibaf menegaskan Washington tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya sebagai hak-hak Iran jika ingin mengakhiri konflik.
“Tidak ada alternatif lainnya, selain menerima hak-hak rakyat Iran, sebagaimana diuraikan dalam proposal 14 poin. Pendekatan lainnya akan sepenuhnya tidak membuahkan hasil; hanya kegagalan demi kegagalan,” tegas Ghalibaf dalam pernyataannya melalui platform X dilansir AFP, Rabu (13/5).
Ia juga memperingatkan kebuntuan yang terus berlangsung hanya akan memperbesar beban bagi Amerika Serikat.
Semakin lama itu berlarut-larut, semakin banyak pembayar pajak Amerika yang akan menanggungnya,” tambahnya.
Iran menegaskan tidak akan mundur dalam menghadapi tekanan militer maupun diplomatik dari AS. Sejumlah pejabat militer Teheran sebelumnya juga telah memperingatkan kesiapan mereka untuk merespons setiap serangan baru dari Washington.
Di tengah ketegangan tersebut, langkah Iran membatasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz terus mengguncang pasar energi global.
Jalur strategis itu merupakan salah satu titik utama distribusi minyak dan gas dunia, sehingga pembatasan akses berdampak langsung pada stabilitas harga energi internasional.
Sebagai balasan, Amerika Serikat dilaporkan memperketat blokade laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran, memperbesar tekanan terhadap Teheran di tengah kebuntuan diplomasi.
Rincian proposal perdamaian yang diajukan Washington hingga kini belum dipublikasikan secara penuh.
Namun sejumlah laporan media menyebutkan bahwa usulan tersebut berbentuk nota kesepahaman satu halaman yang dirancang untuk menghentikan pertempuran sekaligus menjadi kerangka negosiasi lanjutan terkait program nuklir Iran.
Sementara itu, proposal balasan Iran menurut Kementerian Luar Negeri negara tersebut memuat sejumlah tuntutan, termasuk penghentian perang di seluruh front konflik, termasuk di Libanon, penghentian blokade laut oleh AS, serta pencairan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan akibat sanksi internasional.
Meski demikian, Teheran belum merinci secara jelas bentuk konsesi yang akan diberikan sebagai imbalan dalam proses perundingan tersebut.
Kondisi ini membuat jalur diplomasi antara kedua negara masih berada di titik buntu, sementara ketegangan di kawasan terus membayangi stabilitas regional dan ekonomi global. (Z-2)