KECELAKAAN maut antara bus Antar Lintas Sumatra dan truk tangki BBM di Jalur Lintas Sumatra, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan, merenggut 16 nyawa. Peristiwa itu menjadi tamparan keras bagi sistem keselamatan transportasi darat nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi segera menggelar audit investigasi menyeluruh.
“Kejadian di Muratara ini sangat menyayat hati. Enam belas nyawa melayang dalam sekejap akibat benturan yang memicu kebakaran hebat. Kami mendesak adanya audit ketat terhadap kelayakan armada bus ALS dan kesiapan masinis jalan raya kita. Jangan sampai nyawa rakyat terus melayang akibat abainya standar keselamatan di jalur lintas,” ujar Syaiful, Rabu (6/5).
Syaiful menyoroti faktor kelelahan pengemudi sebagai salah satu penyebab paling umum dalam kecelakaan bus yang masuk jalur berlawanan. Rute ALS yang termasuk terpanjang di Indonesia dinilai menuntut pengawasan ketat terhadap manajemen waktu kerja dan istirahat awak bus yang harus terpantau secara digital.
Kecelakaan ini menjadi sangat fatal karena melibatkan truk tangki BBM yang memicu kebakaran hebat saat terjadi benturan. Syaiful meminta pemerintah mengevaluasi regulasi jam operasional dan pengawalan khusus bagi kendaraan pengangkut bahan mudah terbakar di jalur-jalur yang rawan kecelakaan.
Ia juga meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum mengecek kelayakan infrastruktur di lokasi kejadian, mulai dari marka jalan, penerangan, hingga rambu peringatan di area yang rawan tabrakan adu banteng.
Syaiful turut mendesak Jasa Raharja segera memproses santunan bagi seluruh korban meninggal dan menjamin biaya perawatan korban selamat tanpa hambatan administratif. Hingga kini kepolisian masih melakukan pendataan identitas korban sementara evakuasi bangkai kendaraan terus diupayakan agar jalur distribusi logistik di Jalinsum kembali normal.
“Kita tidak boleh terbiasa dengan angka-angka kematian di jalan raya. Setiap kecelakaan harus menjadi dasar untuk merombak regulasi yang lemah. Komisi V akan memanggil pihak terkait untuk memastikan investigasi ini transparan dan menghasilkan rekomendasi yang mampu mencegah kejadian serupa terulang kembali,” pungkas Syaiful. (E-4)