DIREKTUR Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mendesak Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh langkah Polri dalam mengusut dugaan kasus korupsi yang menyeret lingkungan Kejaksaan Agung.
Menurutnya, Presiden perlu memastikan tidak ada intervensi maupun upaya menghalangi proses penegakan hukum, termasuk dengan melibatkan anggota TNI. Desakan itu muncul setelah publik menyoroti penjagaan kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, oleh anggota TNI.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena terjadi setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menemukan uang sekitar Rp476 miliar serta 74 kilogram emas.
Fernando mengatakan hingga kini Polri belum memberikan penjelasan mengenai temuan tersebut. Kondisi itu memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat yang mengaitkan penggeledahan dengan penjagaan kediaman Febrie oleh personel TNI.
Menurutnya, dugaan publik semakin berkembang karena pengamanan terhadap kediaman Febrie dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung. Padahal, sebagai sesama institusi penegak hukum, Kejaksaan semestinya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Polri, termasuk apabila menyasar aparat penegak hukum sendiri.
“Seharusnya sebagai institusi penegak hukum harus tunduk dan mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri walaupun itu terhadap institusi Kejaksaan,” ujar Fernando melalui keterangannya, Kamis (9/7).
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghambat proses penegakan hukum, termasuk dengan melibatkan TNI. Menurut Fernando, Prabowo harus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi, termasuk di dalam institusi penegak hukum.
Fernando meminta Kepala Negara segera memerintahkan Panglima TNI menarik personel yang berjaga di kediaman Febrie. Ia menegaskan tugas utama TNI berada di bidang pertahanan, bukan keamanan, terlebih ketika muncul dugaan bahwa penjagaan tersebut berkaitan dengan proses penggeledahan yang tengah dilakukan aparat kepolisian.
Lebih lanjut, Fernando mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya melindungi terduga pelaku korupsi maupun melakukan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Jangan ada yang coba-coba melindungi para terduga pelaku korupsi dan melakukan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi karena rakyat menjadi lawannya,” tuturnya.
Fernando menilai momentum ini harus dimanfaatkan Prabowo untuk melakukan pembenahan di tubuh aparat penegak hukum. Menurutnya, langkah bersih-bersih tersebut dapat dimulai dari institusi Kejaksaan agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga. (Mir/P-3)