RENCANA pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2027 hingga Rp94 triliun disebut tidak serta-merta membuat ruang fiskal 2027 menjadi lebih longgar. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan beberapa alasannya.
Alasan pertama, kata dia, penghematan ini sebagian besar merupakan realokasi anggaran. Menurut Yusuf, fokus MBG dipersempit hanya untuk peserta didik, sedangkan intervensi bagi ibu hamil dan penanganan stunting dialihkan ke Kementerian Kesehatan.
“Jadi bebannya tidak hilang dari APBN, tetapi berpindah ke kementerian lain,” ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (7/7).
Dari sudut pandang fiskal, lanjutnya, hal yang penting bukan anggaran satu program, melainkan total belanja pemerintah. Kalau belanja hanya bergeser antar kementerian, kata Yusuf, ruang fiskalnya tidak banyak berubah.
Kedua, sambung dia, arah kebijakan pemerintah menunjukkan konsolidasi fiskal. RAPBN 2027 menargetkan defisit sekitar 1,8% sampai 2,4% dari produk domestik bruto (PDB). Jika target itu benar dijaga, menurutnya penghematan dari MBG lebih mungkin digunakan untuk menurunkan defisit daripada membuka belanja baru.
“Jadi apakah ruang fiskal menjadi lebih longgar pada akhirnya merupakan keputusan kebijakan, bukan konsekuensi otomatis dari pemangkasan satu program,” jelas Yusuf.
Ketiga, ujar Yusuf, pemerintah masih memiliki banyak prioritas belanja. Target pertumbuhan ekonomi 5,8% sampai 6,5% membutuhkan dukungan investasi pemerintah, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, ketahanan pangan, pertahanan, dan berbagai program strategis lainnya.
Pada saat yang sama, target pendapatan negara masih berada di kisaran 11,8% sampai 12,4% terhadap PDB.
“Dengan basis penerimaan yang relatif terbatas, setiap tambahan ruang anggaran akan menghadapi banyak kebutuhan yang saling bersaing,” ungkap Yusuf.
Ia mengatakan angka Rp174 triliun masih berupa proyeksi awal Badan Anggaran (Banggar), DPR RI. Besaran final baru akan ditetapkan saat APBN 2027 disahkan.
“Bahkan Badan Gizi Nasional masih mengusulkan pagu sekitar Rp270 triliun. Artinya masih ada perbedaan pandangan dalam proses penyusunan anggaran sehingga besaran penghematannya belum pasti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan anggaran program MBG pada 2027 turun menjadi Rp174 triliun dari alokasi di 2026 sebesar Rp268 triliun, atau berkurang sekitar Rp94 triliun. (H-4)