CENTER for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia menilai pengembangan logistik hijau menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia sekaligus mendukung perdagangan dan investasi berkelanjutan. Pandangan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Yose Rizal Damuri dalam peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2026* bertajuk Dari Fragmentasi ke Transformasi: Memperkuat Ekonomi Hijau sebagai Strategi Daya Saing Indonesia, Selasa (30/6), di Jakarta.
Yose menjelaskan, laporan tahunan tersebut mengulas perkembangan perdagangan, investasi, industrialisasi, serta kemajuan isu keberlanjutan di Indonesia selama setahun terakhir. Selain meninjau perkembangan perdagangan dan investasi berkelanjutan beserta regulasinya, laporan juga mengangkat isu khusus yang dinilai strategis. Jika laporan sebelumnya membahas mineral kritis, edisi tahun ini berfokus pada logistik berkelanjutan.
Menurut Yose, logistik merupakan bagian penting dari perdagangan jasa yang menopang aktivitas perdagangan barang, investasi, dan industrialisasi. Karena itu, upaya membangun ekonomi hijau tidak cukup hanya dilakukan pada proses produksi, tetapi juga harus mencakup layanan penunjangnya. “Jasa logistik harus ditunjang untuk menjadi berkelanjutan guna meningkatkan daya saing,” kata Yose.
Ia menilai penggunaan jasa logistik yang masih mengandalkan sistem konvensional dengan emisi tinggi akan mengurangi efektivitas berbagai upaya penurunan emisi dan transisi menuju ekonomi hijau.
“Percuma juga kalau proses produksinya sudah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, tetapi jasa yang dipergunakan masih jasa konvensional yang membuang emisi begitu besar. Ini akan menegasikan berbagai upaya kita menurunkan emisi serta mendukung transisi hijau,” tuturnya.
Yose juga menyoroti perkembangan situasi geopolitik global, termasuk krisis di Selat Hormuz dalam beberapa bulan terakhir yang mendorong kenaikan harga bahan bakar, semakin menegaskan pentingnya transformasi sektor logistik. Menurutnya, logistik hijau tidak hanya mendukung agenda keberlanjutan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan rantai pasok. “Kami berharap ketahanan, terutama dari sisi logistik dan penggunaan energinya, bisa ditingkatkan pula,” katanya.
Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Dandy Rafitrandi mengatakan, pihaknya ingin melihat fragmentasi geopolitik tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Menurutnya, salah satu peluang tersebut adalah mengoptimalkan ekonomi hijau, khususnya melalui pengembangan jasa logistik hijau.
Dandy menjelaskan laporan tersebut disusun dengan mempertimbangkan dua tekanan utama yang saat ini dihadapi dunia, yakni meningkatnya fragmentasi geopolitik dan akselerasi tuntutan dekarbonisasi. “Jadi kita ingin melihat kedua tekanan ganda ini sebagai benang merah yang akan kita pegang,” kata Dandy.
Masalah EUDR
Dandy menambahkan, dalam laporan tersebut juga membahas berbagai kebijakan internasional yang berpotensi memengaruhi perdagangan Indonesia, termasuk implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau peraturan deforestasi Uni Eropa. “Karena memang implementasi EUDR ini banyak menimbulkan pro dan kontra,” ujarnya.
Selain EUDR, laporan juga menyoroti pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi mekanisme penyesuaian perbatasan karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Untuk itu, Indonesia dinilai perlu memperkuat pasar karbon dan nilai ekonomi karbon yang kredibel, didukung regulasi yang memadai.
Dalam kesempatan sama, Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, mengatakan penerapan standar lingkungan di pasar ekspor kini menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari.
“Yang sudah real di depan mata kita sebenarnya CBAM dan EUDR,” kata Mari Elka.
Menurutnya, meski Indonesia berpeluang memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah melalui perjanjian dagang dengan Uni Eropa, pelaku usaha tetap harus memenuhi berbagai persyaratan keberlanjutan, seperti eco-labeling, sertifikasi kayu berkelanjutan (SVLK), hingga ketertelusuran asal produk (geo-location).
Ia menambahkan, risiko kepatuhan akan semakin besar terutama bagi sektor-sektor padat emisi seperti baja dan semen, yang harus memenuhi berbagai persyaratan terkait data emisi, audit, traceability, hingga sertifikasi energi bersih. Karena itu, penguatan pasar karbon nasional menjadi salah satu instrumen penting.
“Di sini peran dari pasar karbon sebenarnya yang dibutuhkan dan sedang kita kembangkan,” ujar Mari Elka, yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Lebih lanjut, ia menilai transisi menuju ekonomi hijau seharusnya dipandang sebagai peluang untuk menarik investasi dan memperluas ekspor, bukan sekadar beban kepatuhan terhadap regulasi global. Ia menyebut berbagai sektor hijau berpotensi menambah nilai ekonomi Indonesia hingga US$32 miliar-51 miliar pada 2030. “Jadi ini yang seharusnya menjadi opportunity atau peluang yang bisa kita ambil,” tegasnya. (Ins/P-3)