PELATIHAN manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menggunakan pendekatan militer menuai kritik tajam setelah dilaporkan menelan korban jiwa. Dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Subarsono, menilai model pelatihan tersebut harus dibuat lebih relevan dengan deskripsi pekerjaan manajer koperasi.
Menurutnya, tugas utama manajer koperasi adalah mengeksekusi kebijakan strategis pengurus ke dalam operasional harian, seperti mengelola staf, mengawasi arus kas, dan memastikan target penjualan tercapai demi kesejahteraan anggota.
“Pelatihan yang diberikan seharusnya berkaitan dengan tata kelola koperasi, kepemimpinan, manajemen SDM, keuangan digital, kewirausahaan, perencanaan strategis, hingga e-marketing,” ujar Subarsono dalam siaran pers, Minggu (28/6).
Redefinisi Disiplin dalam Koperasi
Meski mengakui pelatihan dasar militer memiliki dimensi kedisiplinan, Subarsono mengingatkan bahwa operasionalisasi konsep disiplin di bidang koperasi sangat berbeda dengan dunia militer. Dalam koperasi, disiplin berarti ketepatan waktu laporan, transparansi, akuntabilitas, serta penyediaan layanan yang sesuai kebutuhan anggota tanpa melanggar hukum.
“Di dunia militer, disiplin mungkin berarti apel tepat waktu atau tunduk pada komando. Namun di koperasi, manajer tidak boleh menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan harus menjaga integritas bisnis,” jelasnya.
Desain Pelatihan Baru
Menyusul jatuhnya lima korban jiwa hingga saat ini, Subarsono mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan tersebut dan melakukan evaluasi total. Ia mendorong adanya desain pelatihan baru yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip good governance.
Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, diharapkan menginisiasi Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pelaku koperasi sukses dan pakar untuk merumuskan model pelatihan yang tepat. Subarsono juga menekankan pentingnya mengubah otoritas pelatihan dari Kementerian Pertahanan/TNI kembali ke Kementerian Koperasi.
“Luka batin keluarga korban dan publik akan terobati jika pemerintah bersedia melahirkan kebijakan inovasi pelatihan yang lebih baik, daripada bersiteguh pada kebijakan lama yang menggerus kepercayaan publik,” pungkasnya. (H-3)