MENTERI Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat memimpin delegasi Indonesia dalam forum tingkat tinggi Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific pada London Climate Action Week, Senin (23/6).
Dalam forum itu, Indonesia menegaskan posisi resminya soal tata kelola pasar keanekaragaman hayati internasional sekaligus menginisiasi pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits sebagai wadah regional bagi negara-negara Asia Pasifik.
Jumhur menekankan bahwa kredit keanekaragaman hayati tidak boleh hanya menjadi instrumen keuangan yang menguntungkan pihak tertentu, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi mereka yang bekerja langsung di lapangan.
“Izinkan saya menegaskan bahwa fondasi utama dari kredit keanekaragaman hayati yang sukses adalah pemberian manfaat yang adil dan merata bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang melakukan kerja keras nyata dalam konservasi di lapangan,” ujar Jumhur.
Indonesia hadir dalam forum ini atas undangan khusus dari Co-Chairs International Advisory Panel on Biodiversity Credits, Dame Amelia Fawcett dan Sylvie Goulard. Amelia menilai langkah Indonesia dalam merancang pasar kredit keanekaragaman hayati yang berintegritas tinggi layak menjadi model bagi negara-negara lain.
“Apa yang tengah dilakukan oleh Indonesia memiliki dampak yang sangat krusial dan melampaui batas-batas negaranya. Langkah maju yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bersama Satuan Tugas Kredit Keanekaragaman Hayati dalam merancang pasar berintegritas tinggi dan inklusif harus menjadi model yang patut dicontoh oleh negara lain, baik di tingkat regional maupun global,” ujar Amelia.
Ia juga menegaskan signifikansi ekologis Indonesia bagi stabilitas iklim dunia dan menyebut IAPB akan terus mendukung Indonesia sebagai mitra pengetahuan menuju COP17 CBD.
Saat ini KLH tengah merancang skema multi-kredit progresif yang tidak hanya menghitung luasan tutupan pohon, melainkan juga memberikan nilai ekonomi pada eksistensi flora dan fauna endemik. Keberhasilan perlindungan habitat satwa langka seperti harimau dan orangutan akan terintegrasi langsung ke dalam valuasi ekonomi pasar ekosistem.
Dalam menjalankan mandat ini, KLH mengkonsolidasikan koalisi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, BRIN, Bappenas, sektor swasta, aktivis masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat adat.
“Kini saatnya bagi ekonomi kita untuk akhirnya berinvestasi kembali pada alam. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen keuangan dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia,” pungkas Jumhur. (Ata/P-3)