KELAS menengah dinilai semakin tertekan dengan kenaikan suku bunga dan meningkatnya biaya hidup. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah daya beli masyarakat sekaligus menggerus peran kelas menengah sebagai penopang utama konsumsi nasional. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan ekonomi yang berorientasi pada stabilitas makro harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap rumah tangga kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian domestik.
Menurut Achmad, kenaikan suku bunga acuan dan meningkatnya harga energi memberikan tekanan ganda bagi kelompok tersebut. Dampaknya tidak hanya dirasakan melalui kenaikan biaya kredit, tetapi juga meningkatnya pengeluaran sehari-hari yang berkaitan dengan mobilitas dan kebutuhan rumah tangga.
“Ketika negara perlu menjaga rupiah, bunga dinaikkan. Ketika harga energi disesuaikan, pengguna BBM nonsubsidi yang mayoritas berasal dari kelas menengah langsung menanggung beban. Ketika bantuan sosial dibagikan, mereka sering dianggap terlalu mampu untuk dibantu. Tetapi ketika pajak, bunga kredit, tarif, dan harga energi naik, mereka selalu dianggap cukup kuat untuk menanggungnya,” ucap Achmad dikutip dari keterangan yang diterima, Rabu (10/6).
Ia mengingatkan bahwa kelas menengah memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi nasional. Karena itu, pelemahan daya beli kelompok tersebut dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Achmad menyoroti data yang menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa semakin banyak masyarakat yang rentan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan akibat tekanan ekonomi.
“Kelas menengah bukan sekadar kelompok pendapatan. Mereka adalah fondasi pasar domestik, pembayar pajak, penyerap kredit perbankan, pengguna transportasi, pembeli rumah, pembayar pendidikan, dan penggerak konsumsi. Jika kelas ini rapuh, ekonomi nasional akan kehilangan penyangga utamanya,” katanya.
Ia menjelaskan, kenaikan suku bunga yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar memang memiliki dasar ekonomi yang kuat. Namun, transmisi kebijakan tersebut pada akhirnya akan memengaruhi bunga kredit perbankan, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan, hingga pembiayaan usaha kecil.
Banyak rumah tangga kelas menengah, lanjutnya, masih bergantung pada pembiayaan kredit untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Karena itu, kenaikan bunga berpotensi mempersempit ruang keuangan keluarga dan mengurangi kemampuan konsumsi.
Selain faktor bunga, Achmad juga menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi terhadap pengeluaran rumah tangga. Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi biaya transportasi, tetapi juga dapat mendorong kenaikan harga berbagai barang dan jasa melalui efek berantai pada biaya distribusi dan logistik.
“BBM bukan barang biasa. Ia adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang naik bukan hanya ongkos mengisi tangki. Biaya logistik, biaya antar barang, biaya perjalanan kerja, biaya distribusi UMKM, dan biaya layanan ikut terdorong,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah lebih sensitif terhadap kondisi kelas menengah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Salah satunya melalui penguatan perlindungan sosial yang tidak hanya menyasar kelompok miskin, tetapi juga masyarakat rentan dan kelas menengah bawah yang terdampak kenaikan biaya hidup. Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat pembangunan transportasi publik yang terjangkau untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, khususnya di wilayah penyangga perkotaan. (H-4)