DI tengah ambruknya harga telur di sejumlah daerah di Jawa Timur, Pemprov Jatim mengambil langkah berani dengan menggandeng puluhan asosiasi dan koperasi peternak di seluruh Jatim sebagai pemasok utama telur untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, mengumpulajn semua asosaisi dan peternak di Jatim, di di Dinas Peternakan Jatim Surabaya. Mereka juga menandatangani kesepakatan pemasok telur sebagai salah satu komponen untuk MBG.
“Ini sebagai salah satu respon kami terhadap turunnya harga telur di Jatim. Kami mengajak bicara semua asosiasi dan peternak untuk mencari solusi,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Sabtu (6/6).
Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Pemprov Jatim dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah sepakat menyusun tiga strategi dalam merespon anjloknya harga telur ayam ras yang membuat ribuan peternak di Jatim merugi, Jumat 5 Juni 2026.
Pertama, soal penggunaan menu telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) minimal tiga kali dalam seminggu. Langkah tersebut dibuat untuk mempercepat penyerapan surplus telur Jatim yang membuat harga anjlok. BGN, kata Emil telah setuju dengan syarat minimal menu telur tiga kali seminggu tersebut.
Kedua, asosiasi atau koperasi peternak telur rakyat di Jawa Timur bersedia menyediakan supply telur dan mengantar ke lokasi Dapur Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jatim sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati.
Ketiga, transaksi jual beli telur dilakukan langsung ke asosiasi atau koperasi petelur dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram. ”Dan akan dinaikkan secara bertahap sesuai dengan harga acuan pemerintah,” terang Emil.
Di tingkat peternak, harga telur saat ini berkisar Rp20.000- Rp20.500 per kilogram. Padahal di tingkat konsumen, harga telur saat ini bisa tembus hingga Rp27.500 hingga Rp30.000 kilogram. Sementara di tingkat SPPG, telur dibeli dari supplier seharga Rp25.000 per kilogram. ”Untuk itu, kami mendorong agar SPPG membeli langsung ke peternak atau koperasi,” kata Emil.
Cara ini sebagai salah satu solusi agar telur di peternak tetap terserap dengan harga yang dianggap wajar. “Ini bagian intervensi pemerintah agar mereka tetap eksis,” katanya.(H-2)