KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas utama dalam masa kepemimpinannya. Langkah strategis ini diambil menyusul penyesuaian anggaran BGN yang kini berada di angka Rp268 triliun dalam Mata Uang Rupiah.
Dalam keterangannya di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6), Nanik mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal untuk memastikan program tetap berjalan optimal meski terjadi pemotongan anggaran. Ia berharap dapat menekan pengeluaran lebih jauh tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” ujar Nanik, Jumat (4/6).
Moratorium dan Evaluasi Dapur MBG
Sebagai bagian dari penghematan, BGN memutuskan untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan titik-titik dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus saat ini dialihkan pada refocusing kelompok penerima manfaat agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Selain moratorium, Nanik menegaskan akan melakukan evaluasi ketat terhadap dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi. Standarisasi kualitas makanan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi poin krusial dalam audit internal tersebut.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas. Bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi,” tegasnya.
Ekspansi ke Wilayah 3T
Meski melakukan pengetatan anggaran, BGN tetap berkomitmen memperluas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nanik menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan skema alternatif agar ekspansi ini tidak memberikan beban tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami merealisasikan program MBG untuk daerah 3T dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” pungkas Nanik. (Z-10)