ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, menyoroti insiden jalan ambles yang terjadi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Berdasarkan fakta di lapangan, peristiwa tersebut dipicu oleh keroposnya saluran air (gorong-gorong) existing berdiameter sekitar tiga meter yang berada tepat di bawah badan jalan, sehingga runtuh karena tidak mampu menahan beban kendaraan di atasnya.
Bun Joi Phiau menjelaskan bahwa saluran air tersebut menggunakan konstruksi Armco, yakni gorong-gorong berbahan baja bergelombang yang sudah terpasang sejak puluhan tahun lalu dan kini mengalami penurunan kualitas secara drastis.
Meski mendukung langkah taktis Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang langsung mengganti konstruksi tersebut menggunakan box culvert, ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya bersikap reaktif.
“Penggantian armco dengan box culvert yang dilakukan di Lenteng Agung adalah langkah yang benar secara teknis, namun tidak cukup jika hanya dilakukan secara reaktif setelah kejadian. Box culvert memang memiliki struktur yang jauh lebih kokoh dan tahan lama. Saya mendukung langkah tersebut, namun jangan tunggu ambles dulu baru bertindak,” ujar Bun Joi Phiau ketika dihubungi, Rabu (3/6/2026).
Bun Joi Phiau mengapresiasi langkah Dinas SDA DKI Jakarta yang saat ini sudah mulai memetakan lokasi-lokasi saluran air yang masih menggunakan material armco tua di seluruh wilayah ibu kota. Namun, ia mengingatkan agar data tersebut dieksekusi secara serius dan tidak berakhir menjadi dokumen di atas meja saja.
Ia mendorong agar pemetaan ini harus dilengkapi dengan asesmen kondisi fisik yang mendalam serta skala prioritas penanganan. Indikator prioritas tersebut wajib mengacu pada tingkat kerusakan saluran dan kepadatan lalu lintas di atasnya. “Jangan sampai peta itu hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut anggaran yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bun Joi Phiau menyoroti kendala klasik yang dihadapi petugas di lapangan, di mana pengecekan struktur gorong-gorong sering terhambat oleh debit dan aliran air yang dalam. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta Pemprov DKI mulai mengadopsi kemajuan teknologi modern untuk sistem pemeliharaan.
“Ini harus diatasi dengan teknologi, misalnya CCTV inspection drone atau pipe crawling robot agar kondisi saluran bawah tanah dapat dipantau secara berkala sebelum terjadi kerusakan fatal,” urainya.
Ia meminta titik-titik krusial yang berada di bawah jalan arteri utama atau jalur kereta api menjadi prioritas utama penanganan darurat tanpa harus mengantre dalam program reguler.
“Mengganti armco dengan box culvert adalah langkah yang tepat, tapi itu baru separuh jawaban. Yang lebih penting adalah membangun sistem pemeliharaan infrastruktur bawah tanah yang proaktif, bukan reaktif. Kami di DPRD akan terus mengawal ini mulai dari pembahasan anggaran di APBD hingga pengawasan realisasi di lapangan,” pungkas Bun Joi Phiau. (Faj/P-3)