Potensi maritim Indonesia yang besar menjadikan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, berbagai inovasi kebijakan dan program pembangunan di sektor ini terus didorong agar mampu menciptakan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pengelolaan wilayah pesisir yang efektif juga dinilai penting untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan produktivitas sektor perikanan, serta mendukung konsep ekonomi biru yang kini menjadi salah satu fokus pembangunan nasional.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya tersebut, pemerintah memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi berdampak nyata bagi masyarakat pesisir dan sektor perikanan.
Penyematan tanda kehormatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dalam acara yang berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/6), bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor kelautan memiliki posisi strategis bagi pembangunan nasional. Dengan luas wilayah laut mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi maritim.
“Penganugerahan ini adalah pengakuan atas dedikasi, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan,” ujar Tito.
Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada tujuh tokoh yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai berhasil menghadirkan kebijakan dan inovasi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan pesisir serta kesejahteraan masyarakat nelayan.
Pemerintah berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan sektor perikanan, sehingga potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan melalui proses seleksi yang panjang dan berlapis sejak tahap pengusulan pada Juli 2025. Selain melalui penilaian teknis dan administratif yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, para kandidat juga harus melewati proses verifikasi rekam jejak oleh berbagai institusi penegak hukum.
“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI,” ungkap Safrizal.
Setelah dinyatakan lolos dari seluruh tahapan verifikasi, proses penilaian dilanjutkan oleh Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 126/TK/Tahun 2025.
Safrizal menjelaskan bahwa penyematan penghargaan semula direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara. Namun karena adanya penyesuaian agenda pemerintahan dan tidak diselenggarakannya peringatan Hari Nusantara secara nasional pada 2024 dan 2025, prosesi tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. (E-3)