PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak untuk melakukan perombakan total terhadap sistem pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Desakan ini muncul setelah laporan internasional menyebut lokasi tersebut sebagai salah satu penyumbang emisi gas metana terbesar di dunia.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menegaskan bahwa Jakarta tidak bisa lagi terus-menerus mengandalkan Bantargebang sebagai tempat pembuangan akhir utama tanpa adanya inovasi teknologi yang signifikan.
“Ini adalah alarm besar bagi DKI Jakarta. Ketika Bantargebang disebut sebagai salah satu penyumbang gas metana terbesar di dunia, maka kita tidak boleh lagi menganggap persoalan sampah hanya urusan pengangkutan dan pembuangan akhir semata,” ujar Kenneth di Jakarta, Minggu (17/5).
Laporan Emmett Institute: 6,3 Ton Metana Per Jam
Kritik tajam ini merujuk pada laporan Emmett Institute yang mengungkapkan fakta mengejutkan: Bantargebang memproduksi emisi gas metana sebesar 6,3 ton per jam. Angka ini menempatkan TPST kebanggaan Jakarta tersebut di posisi kedua sebagai penyumbang emisi metana terbesar di dunia dari sektor sampah.
⚠️ Fakta Krisis Ekologis:
- Produksi emisi metana mencapai 6,3 ton per jam.
- Penyumbang emisi metana terbesar kedua di dunia.
- Fokus kebijakan saat ini dinilai masih terlalu bertumpu pada hilir (pembuangan).
- Upaya pengurangan sampah dari sumber (hulu) belum maksimal.
Solusi Teknologi dan Tanggung Jawab Moral
Kenneth meminta Pemprov DKI mempercepat pengembangan fasilitas pengolahan sampah modern seperti Refuse Derived Fuel (RDF), waste to energy, serta pengomposan skala besar. Ia mencontohkan negara-negara seperti Swedia, Singapura, Jepang, dan China yang telah berhasil mengubah sampah menjadi sumber ekonomi dan listrik melalui teknologi insinerator canggih.
“Skenario penangkapan gas metana salah satunya, jangan sampai hanya dibiarkan terlepas ke udara dan malah bisa memperparah pemanasan global,” tambahnya.
Selain aspek teknologi, Kenneth menyoroti ketimpangan ekologis yang dialami warga sekitar Bantargebang. Masyarakat setempat selama bertahun-tahun harus menanggung dampak pencemaran udara, bau menyengat, hingga penurunan kualitas kesehatan demi kenyamanan warga Jakarta.
“Negara dan pemerintah daerah harus hadir memastikan kualitas kesehatan mereka terjaga, lingkungannya diperbaiki, dan kesejahteraannya ditingkatkan. Jangan sampai ada satu wilayah menanggung beban demi kenyamanan wilayah lain,” tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Komitmen Krisis Iklim
Persoalan emisi metana ini berkaitan langsung dengan komitmen DKI Jakarta dalam menekan emisi gas rumah kaca. Penanganan Bantargebang harus segera masuk dalam agenda prioritas pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi krisis iklim global.
Kenneth juga menekankan pentingnya edukasi publik untuk mengubah perilaku masyarakat dalam memproduksi sampah, karena teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif warga dalam mengurangi sampah dari sumbernya. (Ant/I-1)