KANTOR Imigrasi Kelas I Non-TPI Sukabumi, Jawa Barat, memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik dengan menggandeng insan pers guna meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui sosialisasi penguatan fungsi kehumasan yang menghadirkan praktisi media sebagai narasumber pada Rabu (21/10).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Sukabumi, Henki Irawan, menegaskan bahwa kehumasan memiliki peran vital dalam membangun citra institusi dan menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa tanggung jawab komunikasi tidak hanya bertumpu pada petugas humas, melainkan melekat pada seluruh pegawai.
“Kehumasan bukan sekadar tugas tambahan, melainkan garda terdepan yang membentuk wajah institusi kita di mata masyarakat,” ujar Henki dalam sambutannya.
Menurut Henki, setiap interaksi, mulai dari penyampaian informasi, respons terhadap pertanyaan publik, hingga kualitas pelayanan harian, secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat. Di era digital, seluruh jajaran imigrasi dituntut meningkatkan kemampuan komunikasi agar informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan mudah diakses.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Pemimpin Redaksi Voiceindonesia.co, Anton Sahadi, dan praktisi komunikasi Rojaul Huda. Keduanya membagikan perspektif mengenai strategi komunikasi publik, manajemen informasi, serta pola hubungan ideal antara media dan instansi pemerintah.
Henki menilai latar belakang kedua narasumber sangat relevan. Anton Sahadi memiliki rekam jejak dalam jurnalisme investigasi, manajemen media digital, hingga penanganan isu pekerja migran Indonesia. Sementara Rojaul Huda memiliki keahlian dalam komunikasi strategis dan hubungan pemangku kepentingan.
“Penguatan fungsi kehumasan ini menjadi bagian dari upaya Kantor Imigrasi Sukabumi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tambah Henki.
Dalam pemaparannya, Anton Sahadi menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pers dan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa hubungan dengan media tidak boleh hanya dibangun saat terjadi krisis, melainkan melalui koordinasi rutin yang proaktif.
“Kami mendorong terbangunnya koordinasi rutin melalui jalur komunikasi yang jelas dan responsif, sehingga tercipta ekosistem komunikasi publik yang proaktif. Pers yang cerdas melahirkan masyarakat yang paham hukum, Imigrasi yang transparan melahirkan pelayanan yang prima,” tegas Anton.
Acara ditutup dengan diskusi interaktif mengenai teknik menghadapi sorotan media dan penyampaian klarifikasi. Melalui penguatan ini, Kantor Imigrasi Sukabumi berharap kemitraan dengan media dapat terjalin konsisten demi mendukung transparansi dan pelayanan prima bagi masyarakat. (I-2)