GELOMBANG unjuk rasa menuntut keterjangkauan biaya hidup dan krisis perumahan memicu kerusuhan di sejumlah negara Eropa. Menanggapi eskalasi tersebut, pemerintah Italia dan Prancis mengambil langkah tegas dengan mengerahkan pasukan militer guna memulihkan ketertiban umum.
Pemerintah Italia yang dipimpin Perdana Menteri Giorgia Meloni mengumumkan pengerahan 500 prajurit militer ke Milan. Langkah ini diambil usai aksi demonstrasi berujung pada bentrokan dengan aparat, aksi perusakan, hingga penjarahan toko. Meloni juga menyiapkan paket kebijakan keamanan baru yang mencakup pidana bagi partisipasi dalam aksi kekerasan, pemberatan sanksi bagi perusuh, serta tanggung jawab finansial bagi orang tua yang anaknya terlibat penjarahan.
“Pemerintah akan merespons secara tegas serangan-serangan terhadap negara ini, termasuk melalui tindakan yang ditujukan untuk menekan kekerasan oleh anak di bawah umur,” tegas Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani.
Kerusuhan di Milan berakibat pada penahanan 271 pemuda oleh pihak kepolisian setempat setelah kelompok berpenutup kepala membakar tempat sampah dan merusak pertokoan di kawasan Katedral Milan. Sebanyak 32 orang di antaranya telah resmi ditangkap, dengan mayoritas anak di bawah umur dan warga negara asing.
Antisipasi bentrokan susulan membuat deretan toko barang mewah di pusat mode Milan memindahkan barang dagangan dari etalase dan memilih tutup sementara. Di saat bersamaan, kelompok gerakan baru bernama “17 October” menyuarakan ikrar unjuk rasa lanjutan. “Kalianlah yang melakukan kekerasan,” tulis kelompok tersebut di media sosial. “Kalian, yang telah merampas masa depan kami. Kini, kami mengklaim masa depan itu sendiri.”
Prancis Terapkan Jam Malam
Eskalasi serupa terjadi di Prancis. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengonfirmasi pengerahan unit militer untuk mendukung tugas kepolisian menjaga ketertiban. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan kehadiran aparat secara masif bertujuan untuk “segera mengembalikan ketertiban” setelah kerusuhan akhir pekan lalu memicu penangkapan hampir 2.400 orang.
Pemerintah Prancis menerapkan jam malam parsial di sejumlah kota besar, termasuk Paris, Bordeaux, Lille, dan Nice. Di Paris, polisi melarang pembawaan bahan bakar kaleng atau botol serta penggunaan masker dan helm di wilayah tertentu. Gelombang kerusuhan yang diwarnai penjarahan serta pembakaran fasilitas umum ini turut memicu beberapa negara, seperti Amerika Serikat, China, dan Jerman, mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice) bagi warga negaranya.
Meluas ke Portugal dan Albania
Gejolak ekonomi ini merembet ke wilayah Eropa lainnya. Di Portugal, ribuan warga berkumpul di alun-alun Rossio, Lisbon, untuk menolak lonjakan harga hunian setelah polisi membubarkan tenda-tenda protes dan menangkap 55 orang. Aksi tersebut menyuarakan penolakan atas tingginya biaya hidup dan krisis keterjangkauan tempat tinggal.
Sementara itu di Tirana, Albania, bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi anti-huruhara kembali pecah. Warga turun ke jalan menuntut perbaikan fasilitas perguruan tinggi, penanganan korupsi, serta pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama.
Menanggapi situasi di negaranya, Perdana Menteri Edi Rama menyebut adanya keterlibatan pihak luar dalam memicu bentrokan, namun ia mengakui kekecewaan masyarakat bersumber dari masalah nyata. “Ini adalah perang hibrida yang mendapatkan pijakan justru karena berakar pada keluhan yang nyata, bukan sekadar imajinasi,” ujar Rama merujuk pada tekanan biaya hidup dan perumahan yang memicu kemarahan publik. (The Guardian/Z-2)