MENTERI Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengingatkan, air tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad semua yang hadir di acara ini. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi yang berasal dari daratan, terutama sampah plastik mengancam ekosistem perairan di seluruh dunia.
“Krisis saat ini menuntut lebih dari sekadar solusi yang terfragmentasi dan berbasis proyek. Sebagaimana tema konferensi ini mengingatkan kita, kita memerlukan solusi sistemik dan transformatif yang memadukan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, serta tata kelola yang kuat lintas batas,” kata Menteri Jumhur saat pidato pembukaan Konferensi Perairan Internasional GEF ke-11 (IWC-11) dengan tema “Perairan Bersama, Solusi Transformatif: Memungkinkan Perubahan Sistem” di Bali, Senin (19/10).
Dalam pidatonya, Menteri Jumhur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Sekretariat GEF, program Perairan Internasional (International Waters), UNDP, UNEP, UNESCO-IOC, serta seluruh mitra internasional atas upaya dalam menggerakkan platform global yang sangat penting ini.
Menteri Jumhur mengatakan, IWC-11 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Acara ini menjadi batu loncatan strategis yang menghubungkan tindakan kolektif saat ini secara langsung dengan Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di Abu Dhabi pada Desember 2026.
“Komitmen, kemitraan, dan transformasi sistem yang kita bentuk di Bali ini akan membangun momentum serta menentukan agenda global untuk aksi air di Abu Dhabi dan seterusnya,” kata Menteri Jumhur dikutip Selasa (20/10).
Pada kesempatan itu, Menteri Jumhur mengungkapkan prioritas Indonesia dalam konferensi ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menekankan empat prioritas mendesak. Pertama pencegahan polusi dari sumber hingga ke laut, menghentikan polusi di sumbernya di perkotaan, industri, dan sungai, sebelum mencapai ekosistem pesisir dan laut.
Kemudian kedua, restorasi skosistem untuk dampak nyata, melampaui sekadar luas hektare yang dipulihkan, menuju pencapaian kesehatan ekologis yang terukur dan ketahanan masyarakat.
Selanjutnya ketiga, kerja sama lintas batas yang kokoh dengan membangun kepercayaan, pertukaran data, dan pengelolaan bersama dengan tetap menghormati kedaulatan nasional.
“Keempat yakni pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya. Mengintegrasikan sains modern dengan pengetahuan lokal, sebagaimana tercermin dalam sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui oleh UNESCO,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, untuk mencapai prioritas-prioritas tersebut, Indonesia mengusung perubahan pola pikir mendasar yang disebut sebagai “Tobat Ekologis” (ecological repentance).
“Tobat Ekologis bukan sekadar ungkapan penyesalan atas kerusakan lingkungan. Ini merupakan seruan untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam cara kita berinteraksi dengan alam, beralih dari pola pikir eksploitasi menuju pola pikir yang mengedepankan harmoni, perlindungan, dan persaudaraan dengan semua makhluk hidup,” kata Menteri Jumhur
Menurut Menteri Jumhur, tobat ekologis memandu semua pihak melalui 5 langkah tindakan yang jelas. Itu meliputi dengan merefleksikan dampak masa lalu, menghentikan praktik-praktik yang merusak, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta melembagakan praktik berkelanjutan ke dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola kebijakan
“Sudah saatnya mengubah filosofi ini menjadi tindakan nyata yang langgeng demi sungai yang lebih bersih, laut yang lebih sehat, dan masyarakat yang tangguh,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, memasuki siklus GEF-9, Indonesia menyambut baik fokusnya pada perairan tawar lintas batas, ekosistem pesisir, serta dukungan terhadap Perjanjian BBNJ. Namun, Semya pihak harus mengubah pola pikir pendanaan. Dari semula membiayai proyek-proyek yang terpisah-pisah menjadi membiayai dampak yang berkelanjutan.
“Setiap dolar yang diinvestasikan harus menghasilkan perbaikan yang terverifikasi dalam hal kualitas air, keanekaragaman hayati, penguatan kelembagaan, dan penghidupan masyarakat,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, saat memulai IWC-11, dia mendorong seluruh peserta untuk berfokus pada tiga hal penting. Hal itu dengan memperkuat tata kelola lintas batas, meningkatkan skala inovasi yang didukung oleh sains dan pendanaan, dan menghasilkan manfaat lingkungan yang nyata dan langgeng.
“Biarlah Bali dikenang bukan sekadar sebagai kota tuan rumah, melainkan sebagai tempat lahirnya langkah-langkah tegas yang mendorong agenda air global menuju Abu Dhabi. Perairan yang kita miliki bersama merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat.
Acara turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Irwan Meilano, Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekjen Badan Lingkungan Hidup Abu Dhabi (Environment Agency – Abu Dhabi) Shaikha Salem Al Dhaheri, Perwakilan Residen Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Indonesia Sara Ferrer Olivella, Perwakilan Sekretariat Global Environment Facility (GEF) Andrew Hume, dan para perwakilan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional: UNESCO, UNEP, FAO, dan UNDSS serta Para pejabat senior dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Perlindungan Lingkungan Hidup serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Cah/P-3)