MENJELANG pemilihan umum Israel pada 27 Oktober, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya keras membela diri sekaligus menjaga jarak dari salah satu kebijakan pemerintahannya yang paling kontroversial. Kebijakan Zionis itu ialah mengizinkan Qatar menyalurkan dana hampir US$2 miliar (sekitar Rp31,4 triliun) ke Jalur Gaza, Palestina, yang dikuasai Hamas selama lebih dari satu dekade.
Dokumen-dokumen yang sebelumnya tidak dipublikasikan, termasuk surat-surat dari pejabat senior keamanan Israel kepada para pemimpin Qatar, mengungkapkan bahwa Israel tidak hanya mendorong tetapi juga memainkan peran langsung dalam program pembayaran tersebut. Keterlibatan ini ternyata jauh lebih luas daripada yang diakui Netanyahu secara publik selama ini.
Peran Aktif Mossad dan Pemerintah Israel
Dimulai pada 2012, pemerintahan Netanyahu membantu memfasilitasi pembayaran Qatar ke Gaza yang sebenarnya dimulai sejak Hamas mengambil alih kekuasaan pada 2007. Hingga 2018, Qatar mengirimkan sekitar US$1,1 miliar ke wilayah tersebut untuk bantuan kemanusiaan, bahan bakar, dan gaji pemerintah.
Bukti kerja sama erat Israel tercermin dalam surat tahun 2020 dari Yossi Cohen, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Mossad, kepada Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam surat tersebut, Cohen menyampaikan apresiasi atas upaya bantuan kemanusiaan Qatar yang dianggapnya memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan.
Kutipan Surat Yossi Cohen (2020):
“Tidak diragukan lagi, upaya kemanusiaan ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, serta memastikan stabilitas dan keselamatan di kawasan tersebut.”
Mekanisme Penyaluran dan Pengawasan
Meskipun pejabat Israel sering mengkritik Qatar di depan publik karena dianggap mendanai Hamas, di balik layar mereka justru meminta Doha untuk terus melanjutkan pembayaran. Pada 2018, mekanisme ini diformalkan melalui kerja sama trilateral antara Qatar, Israel, dan PBB.
Berdasarkan dokumen dan keterangan diplomat, Israel memiliki kendali penuh atas sistem ini:
- Israel memeriksa daftar penerima bantuan (sekitar 100.000 rumah tangga Palestina).
- Dana disalurkan melalui Program Pangan Dunia (WFP).
- Penerima menerima notifikasi SMS sebelum mengambil bantuan sebesar US$100 (sekitar Rp1,5 juta) di lokasi yang ditentukan.
- Israel mengoordinasikan pengiriman bahan bakar dan pasokan medis.
Bahkan, ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memotong pembayaran untuk pekerja di Gaza pada 2018, pejabat keamanan Israel dilaporkan membantu membawa uang tunai Qatar dalam koper ke dalam wilayah tersebut untuk mencegah keruntuhan administrasi.
Strategi Politik yang Menjadi Bumerang
Para kritikus berpendapat bahwa Netanyahu sengaja memperkuat Hamas di Gaza untuk menjaga perpecahan Palestina–antara Hamas di Gaza dan Fatah di Tepi Barat. Strategi ini bertujuan menutup peluang solusi dua negara dengan melemahkan kepemimpinan Palestina yang bersatu.
Namun, taruhan Netanyahu bahwa bantuan finansial akan membuat Hamas takut kehilangan sesuatu terbukti salah total pada 7 Oktober 2023. Serangan brutal Hamas yang menewaskan 1.200 orang menjadi kegagalan keamanan terburuk dalam sejarah Israel dan memicu pertanyaan besar apakah aliran dana tersebut justru membantu Hamas mempertahankan kekuasaan dan mempersiapkan serangan.
Tanggapan Netanyahu dan Masa Depan Gaza
Dalam wawancara terbaru, Netanyahu membantah tuduhan bahwa ia sengaja memperkuat Hamas. Ia bersikeras bahwa pembayaran tersebut murni untuk mencegah bencana kemanusiaan seperti wabah penyakit atau keruntuhan sistem air dan limbah di Gaza.
Saat ini, para diplomat internasional, termasuk tim dari pemerintahan AS, tengah merancang kerangka kerja baru untuk rekonstruksi Gaza. Tantangan utamanya tetap sama: bagaimana memberikan bantuan esensial kepada warga sipil tanpa memperkuat faksi bersenjata, sekaligus memastikan bantuan tersebut tidak lagi menjadi alat politik yang bisa disalahgunakan oleh pihak mana pun. (Time/I-2)