SELAMA bertahun-tahun, masyarakat Australia menyaksikan meningkatnya aksi kekerasan terhadap politisi di berbagai belahan dunia dengan perasaan yang dilematis. Masyarakat meyakini hal tersebut tidak akan terjadi di negara mereka, namun di saat yang sama menyadari bahwa itu hanya masalah waktu.
Australia dikenal sebagai negara yang relatif damai dengan iklim diskusi publik yang santun. Insiden kekerasan yang menyasar pejabat publik sangat jarang terjadi, di mana percobaan pembunuhan terhadap pemimpin Partai Buruh Arthur Calwell tahun 1966 kini hanya menjadi kenangan masa lalu.
Namun, kekhawatiran terbesar itu tampaknya menjadi kenyataan. Anggota DPR independen Helen Haines ditabrak sebuah mobil hingga mengalami luka berat di luar kantornya di kota regional Wangaratta, Victoria.
Kepolisian menangkap seorang pria berusia 43 tahun di lokasi kejadian dan menyita sebilah pisau. Meski polisi belum mengonfirmasi apakah penabrakan tersebut dilakukan secara sengaja, Perdana Menteri Anthony Albanese dengan cepat menyebut insiden itu sebagai dugaan serangan.
Setelah menerima laporan dari Kepolisian Federal, yang menerjunkan skuad anti-teror untuk membantu penyelidikan, Albanese memberikan pernyataan resmi.
“Ini bukan kecelakaan. Tampaknya ada tindakan yang disengaja,” tegas Albanese.
Meskipun motif pelaku belum dipastikan, Albanese mengungkapkan kekhawatiran yang kian membesar di kalangan anggota parlemen terkait ancaman keselamatan mereka. Albanese sendiri sempat dievakuasi dari kediaman resminya awal tahun ini akibat ancaman bom. Hingga Agustus lalu, sekitar 20 kasus dugaan ancaman kekerasan terhadap sang Perdana Menteri tengah diproses di pengadilan.
Tren ancaman terhadap figur publik di Australia terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, para politisi menerima teror berupa kiriman peluru, ancaman kekerasan seksual terhadap legislator perempuan dan anak-anak mereka, hingga aksi pembakaran kantor dan pengrusakan tempat kerja. Pekan lalu, Menteri Usaha Kecil Anne Aly mengaku menerima gelombang ancaman pembunuhan usai dikritik keras oleh politisi oposisi terkait kebijakan pajak.
Data pemerintah mencatat terdapat 1.067 laporan perilaku mengancam dan melecehkan terhadap pejabat tinggi dalam setahun hingga Juni lalu, meningkat dibanding periode sebelumnya.
Profesor Deakin University yang mengkaji ekstremisme kekerasan, Josh Roose, menilai fenomena ini sudah berlangsung lebih dari sedekad. Menurutnya, tekanan sosio-ekonomi, masalah kesehatan mental, keberadaan pihak yang mencari keuntungan politik atau finansial dari perpecahan, serta lingkungan media sosial yang toksik menjadi pendorong utama yang melonjak sejak pandemi.
“Kita melihat adanya kesediaan untuk melanggar batas yang dulunya sakral, seperti tidak menargetkan individu atau keluarga mereka, tetapi sekarang kita melihat hal ini telah menjadi bagian dari kehidupan politik Australia,” ujar Roose.
Kepala Badan Intelijen Australia (ASIO), Mike Burgess, dalam penilaian ancaman tahunannya juga memeringatkan meningkatnya risiko kekerasan bermotif politik di negara tersebut. Sementara itu, Komisioner Kepolisian Federal Krissy Barrett menyebutkan keluhan dan rasa terasing di masyarakat kini turut menjadi pemicu radikalisasi seseorang.
Insiden yang menimpa Helen Haines kini memicu kekhawatiran akan berubahnya tradisi politik Australia yang ramah dan terbuka, di mana para wakil rakyat dapat berinteraksi secara langsung dengan warga di tempat umum tanpa barikade pengamanan yang ketat. (BBc/Z-2)