ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik meminta PT Pertamina (Persero) segera membenahi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM), menyusul terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali. Menurutnya, Pertamina harus memastikan ketersediaan BBM di tingkat nasional benar-benar diikuti dengan kelancaran pasokan hingga ke masyarakat.
Jamaludin menegaskan, persoalan distribusi BBM tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis semata. Sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keandalan pasokan BBM, termasuk di daerah yang sangat bergantung pada jalur distribusi laut.
“Pertamina harus memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Jangan sampai stok nasional dinyatakan aman, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Persoalan seperti ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian,” ucap Jamaludin di Jakarta, Senin (19/10).
Ia mengatakan, antrean panjang di SPBU harus menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapan sistem logistik Pertamina, mulai dari armada pengangkutan, kapasitas penyimpanan, hingga mekanisme antisipasi apabila terjadi gangguan distribusi atau peningkatan konsumsi secara mendadak.
“Pertamina jangan hanya bergerak setelah muncul persoalan di lapangan. Harus ada sistem deteksi dini dan langkah antisipasi yang jelas. Kalau terjadi keterlambatan pengiriman atau lonjakan permintaan, seharusnya sudah tersedia skenario penanganan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Jamaludin juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi antara unit pengolahan, pengangkutan, terminal BBM, dan jaringan SPBU. Menurutnya, keandalan distribusi harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, bukan semata-mata besarnya cadangan atau volume BBM yang tersedia.
Lebih lanjut, legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut mengingatkan bahwa gangguan distribusi BBM dapat berdampak terhadap biaya transportasi, aktivitas perdagangan, hingga sektor pariwisata. Karena itu, Pertamina harus memastikan penanganan persoalan di Bali berjalan cepat sekaligus memperkuat sistem distribusi di daerah lain yang memiliki karakteristik geografis serupa.
“Pertamina harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan BBM mereka terpenuhi. Kami ingin pembenahan ini tidak berhenti pada penyelesaian antrean, tetapi menjadi perbaikan menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM nasional. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang,” pungkasnya. (E-4)