PAKAR komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto masih perlu dibenahi setelah dua tahun memimpin pemerintahan. Meski pendekatan komunikasi Prabowo mulai bergeser dari gaya komando menjadi lebih inklusif, perubahan tersebut dinilai belum efektif dalam menjawab kebutuhan informasi dan aspirasi masyarakat.
“Pendekatan komunikasi Prabowo memang mengalami perubahan. Namun perubahan itu belum menghasilkan komunikasi yang efisien dan efektif,” ujar Jamiluddin kepada Media Indonesia, Senin (19/10).
Menurutnya, persoalan mendasar terletak pada pendekatan komunikasi Presiden yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan publik. Pesan-pesan pemerintah masih cenderung disampaikan melalui pola dari atas ke bawah (top-down), sehingga komunikasi yang terbangun belum mampu menjembatani kepentingan pemerintah dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Hal itu terjadi karena komunikasinya belum sepenuhnya menggunakan pendekatan bottom-up. Karena itu, komunikasi kerap dilakukan tapi tidak memenuhi kebutuhan publik akan informasi,” jelasnya.
Jamiluddin menjelaskan, pada awal pemerintahan, Prabowo lebih mengedepankan gaya komunikasi komando (commanding leadership) yang tegas, direktif, dan berorientasi pada tindakan. Pendekatan tersebut memudahkan jajaran kabinet memahami arahan Presiden, terutama dalam pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Asta Cita.
Namun, seiring berjalannya pemerintahan, gaya komunikasi Prabowo mulai bergeser dengan lebih menonjolkan narasi persatuan nasional, rekonsiliasi politik, serta keberlanjutan pembangunan.
“Prabowo awalnya menggunakan pendekatan komunikasi gaya komando (commanding leadership) yang tegas, direktif, dan otentik. Hanya saja belakangan bertransformasi menjadi lebih rekonsiliatif dan inklusif,” katanya.
Kendati demikian, Jamiluddin menilai perubahan tersebut belum mampu mengatasi sejumlah kelemahan komunikasi pemerintah. Salah satunya ialah ketidaksinkronan pernyataan antarkementerian dan lembaga yang justru menimbulkan polemik di ruang publik.
“Di awal pemerintahan, terjadi banyak ketidaksinkronan narasi antar pembantu presiden. Beberapa menteri atau kepala lembaga sering melontarkan pernyataan yang tidak terkoordinasi (blunder) atau salah memilih diksi, yang akhirnya memicu polemik publik,” ungkapnya.
Selain koordinasi kabinet, karakter komunikasi Prabowo yang spontan dan blak-blakan juga dinilai memiliki risiko. Penyampaian pidato tanpa teks terkadang menghasilkan pernyataan yang kurang didukung data memadai sehingga rentan menimbulkan multitafsir.
Persoalan lainnya ialah kesenjangan antara narasi optimisme pemerintah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut Jamiluddin, komunikasi politik Presiden tidak cukup hanya menonjolkan keberhasilan pembangunan, tetapi juga harus mencerminkan persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Jika komunikasi hanya fokus pada klaim keberhasilan sementara daya beli masyarakat tertekan, publik akan merespons secara kritis. Publik bisa saja menilai klaim keberhasilan itu hanya isapan jempol,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pendekatan pemerintah pada awal masa kepemimpinan Prabowo yang terlalu mengandalkan hasil kerja teknis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pandangan bahwa keberhasilan program akan otomatis memperoleh dukungan publik dinilai sempat membuat komunikasi dengan media massa dan jurnalis menjadi renggang.
Karena itu, Jamiluddin menekankan pentingnya pembenahan peran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sebagai lembaga yang bertugas menyelaraskan pesan pemerintah sekaligus membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
“Orkestrasi pesan menjadi sulit terwujud. Sebab, pesan dikemas untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kebutuhan publik,” ujar mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP Jakarta tersebut.
Menurutnya, Bakom dan lembaga komunikasi pemerintah lainnya harus mengubah pendekatan dengan lebih mengutamakan aspirasi masyarakat. Pembenahan tersebut perlu didukung sistem komunikasi nasional yang memungkinkan pertukaran informasi secara timbal balik antara pemerintah pusat, daerah, dan publik.
“Sistem komunikasi nasional itu diperlukan untuk mengalirkan pesan dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Kalau sistem komunikasi ditata dengan baik, barulah Bakom dapat mengorkestasi pesan sehingga komunikasi publik dapat berjalan dua arah,” pungkasnya. (P-4)