Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah gejolak global. Pemerintah saat ini tengah memperkuat layanan pengiriman BBM, menambah sumber produksi domestik, serta menyiapkan bahan bakar alternatif guna meningkatkan kemandirian energi nasional.
Bahlil menyampaikan bahwa ketahanan stok BBM nasional saat ini berada pada kisaran 16–18 hari. Ketersediaan tersebut diikuti dengan langkah percepatan penyaluran agar kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dapat terpenuhi secara merata.
“Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16-18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10).
Guna meningkatkan kelancaran pengiriman, Bahlil telah meminta Pertamina untuk menambah armada kapal pengangkut. Penguatan armada ini terutama diarahkan untuk melayani jalur distribusi dari Jawa Timur menuju Bali serta wilayah lain yang sangat mengandalkan transportasi laut.
Pemerintah juga menyesuaikan pengelolaan persediaan dengan perkembangan konsumsi di lapangan. Menurut Bahlil, adanya perpindahan sebagian pengguna bensin beroktan lebih tinggi ke RON 90 turut memengaruhi kebutuhan pasokan jenis tersebut. Ia memperkirakan ketahanan stok RON 90 dapat ditingkatkan kembali menjadi 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan melalui percepatan pengiriman.
Optimalisasi Pelayanan Daerah dan BPH Migas
Perkembangan pelayanan di daerah turut menjadi perhatian serius BPH Migas. Dalam keterangannya pada Sabtu (17/10/2026), lembaga tersebut melaporkan bahwa penyaluran di sejumlah SPBU di Mojokerto, Jawa Timur, telah kembali normal setelah dilakukan peninjauan lapangan.
Pasokan kini kembali dilayani dari Terminal BBM Surabaya. Sebelumnya, distribusi sempat menggunakan jalur alternatif dari Boyolali yang membutuhkan waktu perjalanan hingga sembilan jam. Pemantauan rutin ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh layanan BBM secara berkelanjutan.
Memperbesar Sumber Energi Domestik
Pengamanan kebutuhan harian berjalan beriringan dengan penambahan produksi dalam negeri. Salah satu langkah strategisnya adalah pengoperasian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, yang diresmikan Bahlil pada 15 Oktober 2026.
Fasilitas milik PT Energi Nusantara Perkasa tersebut mampu menghasilkan sekitar 160 ton LPG per hari dengan kapasitas pengolahan terpasang mencapai 40 juta standar kaki kubik gas per hari. Proyek ini juga berhasil menyerap 82 tenaga kerja lokal.
Berdasarkan data ESDM per 15 Oktober, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru menyentuh 1,9 juta ton atau sekitar 21 persen. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik, termasuk menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif diversifikasi energi.
Peningkatan Lifting dan Pengembangan Bioetanol
Di sektor hulu, pemerintah membuka ruang penambahan lifting melalui pengelolaan sumur rakyat. Hingga 12 Oktober 2026, sebagian sumur berizin di Sumatera dan Jawa telah berproduksi, sementara izin pengelolaan di Aceh juga telah ditandatangani oleh Menteri ESDM. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak sekaligus memberikan kepastian usaha bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah mematangkan pengembangan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan impor bensin. Saat ini, konsumsi bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi domestik hanya berkisar 18–19 juta kiloliter.
Pemerintah merencanakan pengembangan campuran etanol secara bertahap hingga E50 pada tahun 2028. Untuk tahap E20, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol yang bahan bakunya dipetakan dari singkong, tebu, dan jagung di wilayah Jawa, Sumatera, serta Papua.
“Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh,” tegas Bahlil menekankan pentingnya kesiapan industri domestik.
Melalui kombinasi penguatan armada, tambahan produksi LPG, peningkatan lifting, dan persiapan bioetanol, pemerintah berupaya menggabungkan pemenuhan kebutuhan energi jangka pendek dengan pembangunan kedaulatan energi jangka panjang. (E-3)