Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis, mengimbau masyarakat Indonesia yang berada di negara tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah ini diambil menyusul potensi gangguan keamanan di tengah gelombang demonstrasi besar yang tengah berlangsung.
Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah, menyatakan bahwa KBRI Paris terus memantau secara intensif perkembangan situasi keamanan, khususnya pascaaksi protes besar pada 17 Oktober.
“KBRI Paris telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah kerja agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan,” ujar Heni melalui pernyataan tertulis, Minggu (18/10).
Dampak Demonstrasi terhadap Aktivitas WNI
Berdasarkan catatan resmi KBRI Paris, hingga saat ini dipastikan tidak ada WNI yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut. Namun, Heni menekankan bahwa unjuk rasa tersebut memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Prancis.
Beberapa dampak yang dirasakan antara lain:
- Perubahan jadwal kegiatan sekolah.
- Gangguan operasional transportasi umum.
- Kemacetan lalu lintas yang parah akibat penutupan jalan.
KBRI Paris meminta WNI untuk terus memantau informasi resmi dari otoritas setempat dan menghindari titik-titik kerumunan massa. Selain itu, para WNI diharapkan dapat menyesuaikan rencana perjalanan guna menghindari rute yang terdampak blokade.
Hotline Darurat KBRI Paris:
Dalam kondisi darurat, WNI di wilayah akreditasi KBRI Paris dapat menghubungi nomor hotline: +33-6-2112-2109.
Pemicu Protes Pelajar di Prancis
Aksi protes besar-besaran ini dipicu oleh tuntutan siswa SMA di berbagai kota di Prancis sejak pertengahan September lalu. Mereka menuntut tambahan dana pendidikan, perbaikan kondisi belajar, penambahan staf pengajar, serta evaluasi mekanisme seleksi masuk universitas.
Para siswa melakukan blokade di berbagai sekolah dan universitas. Meski awalnya merupakan aksi damai, dalam beberapa kasus, unjuk rasa tersebut berubah menjadi kerusuhan. Hingga Kamis (15/10), tercatat sebanyak 1.260 orang telah ditangkap di wilayah metropolitan Paris, dengan 86 persen di antaranya merupakan anak di bawah umur.
Merespons situasi tersebut, Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray menyatakan pihaknya sedang meninjau platform pendaftaran pendidikan tinggi, Parcoursup, yang menjadi sasaran protes. Pemerintah juga mengklaim telah menempatkan dua pertiga dari 3.000 guru pengganti yang dijanjikan ke berbagai sekolah untuk meredam ketegangan. (Ant/E-3)