PEMERINTAH menargetkan pengembangan 500 Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 500.000 siswa pada 2029. Program ini menjadi salah satu strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP), Achmad Tjahja Nugraha menyatakan Sekolah Rakyat tidak sekadar menyediakan fasilitas pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan lebih baik.
“Ekonomi orang tua tidak boleh membatasi masa depan anak dalam mendapatkan hak pendidikan. Program tersebut dirancang sebagai pendidikan gratis berasrama untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Pemerintah juga memenuhi kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal, makan, hingga seragam,” ungkap Achmad di Sekolah Rakyat Cicendo, Bandung pada Sabtu (17/10).
Menurut Achmad, melalui sistem berasrama, peserta didik diharapkan memperoleh dukungan pendidikan dan pengasuhan secara menyeluruh. Selain meningkatkan kemampuan akademik, Sekolah Rakyat diarahkan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan siswa.
“Tujuan utamanya Bapak Presiden adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mengembangkan kemampuan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya di masa depan,” terangnya.
Program PHTC
Menurut Achmad, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo, yakni penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. 44 Ribu Siswa Telah Mengikuti Pendidikan Berdasarkan data Kementerian Sosial per 7 Oktober 2026, sekitar 44.000 siswa telah mengikuti pendidikan di 182 Sekolah Rakyat pada jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Di Jawa Barat, sebanyak 24 titik Sekolah Rakyat telah diperbolehkan beroperasi, termasuk di wilayah Bandung. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029, dengan sasaran kapasitas 1.000 siswa per sekolah atau total 500.000 siswa. Target tersebut ditegaskan Presiden Prabowo dalam peresmian pada 12 Januari 2026 lalu,” paparnya.
Namun, Achmad mengingatkan perluasan program harus diimbangi kesiapan operasional. Pembangunan fasilitas fisik saja tidak cukup tanpa dukungan guru, pengasuh, layanan kesehatan, fasilitas asrama, dan pembiayaan operasional yang memadai.
Jangan hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Yang paling penting adalah ketika sekolah mulai beroperasi, seluruh kebutuhan siswa sudah terpenuhi dan proses pendidikannya bisa berjalan dengan baik.
“Dalam pengawalan pelaksanaan program, KSP melakukan pemetaan kesiapan terhadap 93 lokasi Sekolah Rakyat. Hasilnya, 19 lokasi atau 20,4% dinilai siap, 63 lokasi atau 67,7% masuk kategori berisiko, sedangkan 11 lokasi atau 11,8% dinyatakan belum siap. Dengan demikian, sebanyak 74 lokasi masih membutuhkan pengendalian dan tindak lanjut untuk memastikan kesiapan operasional,” tuturnya.
Achmad menyebut, sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi pemenuhan guru dan pengasuh, validasi peserta didik berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kesiapan asrama dan layanan kesehatan, utilitas, serta dukungan pemerintah daerah.
Ketepatan Sasaran Jadi Kunci
Achmad menambahkan, ketepatan sasaran juga menjadi faktor penting agar Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Proses seleksi peserta didik harus mengacu pada data yang digunakan pemerintah sehingga bantuan pendidikan diterima kelompok masyarakat prioritas.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun atau banyaknya siswa yang diterima. Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan pendidikan, peningkatan kompetensi, pembentukan karakter, serta terbukanya peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki kehidupan produktif.
“Keberhasilan Sekolah Rakyat harus terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak dan keluarganya. Mereka harus memiliki kesempatan untuk berkembang, meraih masa depan yang lebih baik, dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” ucapnya.
Kantor Staf Presiden sebut Achmad, berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi, pengawasan berkala, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan pengelolaan yang tepat, program tersebut diharapkan menjadi instrumen pemerataan pendidikan sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.(E-2)