Pelayanan publik tidak selalu harus mendatangi kantor pelayanan yang disediakan Pemerintah. Di era digital publik cukup dengan menggunakan layar telepon genggam. Satu klik seribu layanan bisa terlihat dengan jelas dan rinci.
Masyarakat kini bisa mencari sejumlah layanan pemerintah melalui telepon genggam tanpa harus lebih dulu mendatangi kantor.”
Apakah bisa menjawab masalah yang ditanyakan, ada sekedar hanya untuk menjawab kebutuhan digital saja. Tanpa, ada solusi dan follow up di setiap masalah yang dibutuhkan masyarakat.
Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, upaya menghadirkan pelayanan publik berbasis digital dilakukan melalui Majapahit Digital atau Majadigi. Platform ini dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan digital pemerintah dalam satu pintu akses, sehingga masyarakat dapat menemukan layanan yang dibutuhkan secara lebih praktis.
Dengan mengintegrasikan 241 aplikasi digital dalam satu platform—sesuai data yang perlu diverifikasi kembali—Majadigi menjadi salah satu upaya Pemprov Jawa Timur untuk menyederhanakan akses terhadap layanan pemerintahan. Namun, jumlah aplikasi yang terhubung bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
Hal yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya: tidak perlu berulang kali mencari informasi, tidak kehilangan waktu karena prosedur yang berbelit, dan memperoleh kepastian ketika mengajukan pertanyaan maupun membutuhkan pelayanan.
Transformasi digital bukan memindahkan layanan ke layar telepon genggam. Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, menghadirkan solusi yang nyata, dan memastikan bahwa setiap kemudahan akses diikuti pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Suryanto, warga Pasuruan, merasakan manfaat Majadigi ketika mencari informasi mengenai kepindahan ke Surabaya Pria 35 tahun ini awalnya mengalami kesulitan mencari aplikasi untuk kebutuhan pindah ke Kota Surabaya. Pada saat yang sama, ia juga mencari informasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dua kebutuhan itu membuatnya harus mencari layanan dari instansi yang berbeda.
Suryanto kemudian menemukan Majapahit Digital atau Majadigi, platform Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan pemerintah dalam satu pintu akses.
Melalui platform tersebut, ia menemukan aplikasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan Kota Surabaya dan informasi kepegawaian. Baginya, cara ini lebih praktis daripada mencari setiap layanan secara terpisah.
“Saya menemukan Majadigi dengan berbagai layanan. Ada milik Pemkot Surabaya, ada juga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, termasuk rumah sakit dengan berbagai pelayanan. Ini yang saya cari,” katanya.
Pengalaman Suryanto menunjukkan salah satu manfaat yang ditawarkan Majadigi: membantu masyarakat menemukan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, menemukan aplikasi belum tentu sama dengan menyelesaikan urusan. Seberapa jauh platform ini mempermudah proses berikutnya menjadi pertanyaan yang perlu dilihat dari pengalaman pengguna lain.
Suryanto lantas klik satu aplikasi milik Pemkot Surabaya untuk mencari prosedur kepindahannya penduduk. Lewat majadigi kemudian berselancar mencari informasi akurat terkait persyaratan pindah ke Surabaya.
Tidak membutuhkan waktu lama, dua aplikasi sekaligus dari BKD dan Pemkot Surabaya bisa ditemukan. “Semuanya lengkap, alur jelasnya dan saya harus menyiapkan apa saja. Semua terjawab,” katanya.
Senada dengan Suryanto, Devi Fitriani warga waru Sidoarjo yang kini sedang hamil lima bulan, awalnya kesulitan mencari informasi rumah sakit milik Pemprov Jatim terkait rencana persalinannya nanti.
Devi tidak mungkin membuka satu persatu aplikasi karena dengan satu ponsel mengalami kesulitan, padahal dirinya membutuhkan informasi seluruh rumah sakit yang dibutuhkan. Majadigi memberikan jawaban.
Seluruh informasi terkait rumah sakit milik Pemprov Jatim tersedia lengkap. “Saya tinggal memilih mana yang yang terbaik, informasi diberikan hanya dengan satu ponsel saja tapi saya bisa melihat semua aplikasi rumah sakit dibawah naungan pemprov Jatim,” katanya.
Tidak hanya tarif layanan, tapi juga dokter serta berbagai pelayanan yang diberikan, semua tertera dengan jelas. Ini, katanya, mempermudah bagi dirinya dan suaminya memilih rumah sakit mana yang dituju nanti.
Bila Suryanto mencari aplikasi untuk kepindahan ke Surabaya, sedangkan Devi mencari informasi Rumah sakit untuk persalinan saat melahirkan nanti. Berbeda dengan Frizal, warga Surabaya.
Pria yang baru menyandang gelar Sarjana membutuhkan informasi lowongan pekerjaan dan peluang usaha dibidang pengadaan barang jasa. Maka dipilihlah aplikasi miliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jatim dan Biro Pengadaan Barang Jasa (PBJ).
Frizal sebagaimana Suryanto dan Devi mengalami kesulitan bisa mengakses dua aplikasi sekaligus dalam satu ponsel. Yang dibutuhkan satu aplikasi mampu mencari berbagai aplikasi lainnya. Dan Majadigi memberikan jawaban itu.
Aplikasi milik Disnakertrans Jatim memberikan informasi lengkap terkait peluang kerja tidak hanya di provinsi jatim tapi juga ke luar negeri. Dalam waktu bersamaan dirinya juga mau menawarkan barang di platform Pengadaan Barang dan Jasa.
“Dua aplikasi bisa didapatkan sekaligus di Majadigi. Tidak perlu saya harus membuka satu persatu aplikasi dalam satu ponsel. Selain tidak efisien juga butuh waktu lama, hanya dengan satu platform bisa terjawab,” katanya.
Meski ketiganya mendapat kemudahan dalam pelayanan Majadigi. Ketiga menyoroti kecepatan browsing yang perlu ditambahkan. Mereka mengaku kadang membutuhkan waktu lama saat perpindahan aplikasi satu ke aplikasi lainnya.
Yang membahagiakan ketiganya adalah majadigi bisa memberikan jawaban kebutuhan yang mereka inginkan. Apakah itu, lowongan pekerjaan, lokasi rumah sakit termasuk persyaratan administrasi kepindahan penduduk.
Salah satu pelayanan yang menunjukkan traffic sangat tinggi adalah aplikasi “Rumah AS” yang dikelola Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. Dengan tagline “Satu Rumah Semua Terhubung” memanjakan setiap pengguna.
Tercatat dalam super APP untuk 184.000 pengguna layanan kepegawaian. Rumah ASN platform pelopor dokumen kepegawaian digital dan helpdesk berbasis Artificial Intelligence (AI) di Indonesia pada sektor publik.
Perbandingan pelayanan digital yang diberikan, untuk urusan SK CPNS, SK PNS, PK P3K dan SPMT, sebelum ada aplikasi dibutuhkan waktu tiga hari kerja sejak terbit, pengelola datang ke BKD. Namun kali ini, bisa undur sendiri tiga menit setelah terbit tidak perlu ke BKD.
Contoh lain, SKP 21.000 PPPK Paruh waktu, sistem lama kewalahan diaseksk 80.000 oranmg, SKP tidak bisa diisi, namun sejak ada aplikasi cukup dipindah ke Rumah ASN hanya dua minggu, TPP tetap berjalan.
Hal lain yang tak kalah cepatnya adalah pengangkatan 2.654 CPNS ke PNS, sistem lama diketik satu persatu di SIAN, 2 menit perorang 88 jam kerja, namun sejak ada Rumah ASN diperiksa sekaligus , satu klik, sistem terkirim ke BKN.
“Kecepatan pelayanan berbasis digital ini menjadi fokus kami di BKD. Dulu komunikasi tertutup, kini terbuka untuk semua pegawai, karena semua masalah yang masuk dalam aplikasi bisa dijawab dengan cepat,” kata Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni.
Sistem ini pula berdampak pada efisiensi di Pemprov Jatim khususnya BKD. Dokumen perhitungan efisiensi layanan kepegawaian (cetak mandiri perjalanan dinas/dokumen) di instansi pemerintah (contoh kasus di RSUD Dr. Saiful Anwar), dengan total efisiensi anggaran mencapai Rp2.510.900.000.
Rincian Perbandingan Efisiensi, Sistem Konvensional / Tatap Muka, Proses Pengambilan Berkas: 80 OPD, 2 orang Pengelola Kepegawaian, 8 Permohonan Layanan.
Biaya Perdin (2 orang dan Transport): Rp 1.000.000, Pengeluaran: Rp 1.280.000.000,Sistem Cetak Mandir, Proses Layanan: 20.515 Pelayanan selesai tatap muka, 20% dokumen perlu diambil ke BKD (4.103 dokumen), Biaya Bantuan Transport: Rp 300.000, Pengeluaran: Rp 1.230.900.000, Total Efisiensi: Rp 2.510.900.000.
“Rumah ASN dibangun dan keluhan dan dijaga oleh orang orang yang dulu menerima keluhan itu. Karena dibangun sendiri, kami bergerak dalam hitungan minggu, bukan tahun anggara,” katanya.
Tak mengherankan bila Rumah ASN menjadi pilot project Pemerintah Pusat untuk diterapkan di seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia. “Sudah banyak provinsi yang datang ke kami untuk belajar penerapan digital di Pemprov Jatim,” katanya.
Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Sherlita Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan Portal Majapahit Digital (Majadigi) portal menuju kejayaan baru dengan membawa semangat kejayaan Majapahit menjadi inspirasi dalam transformasi digital di Jawa Timur.
Majadigi diciptakan dengan maksud bukan sekadar solusi digital, tetapi keterpaduan layanan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
“Perangkat daerah di Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim berkomitmen untuk berkolaborasi menciptakan sinergi dan mewujudkan integrasi yang menyeluruh,” katanya.
Majadigi tidak hanya mempermudah akses, tapi juga meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam pelayanan publik. Sebuah langkah besar menuju Jawa Timur yang modern, efisien, dan terhubung.
Adapun sembilan kategori layanan publik di Majadigi ialah, pendidikan, infrastruktur, kebencanaan, pemerintahan dan desa, kesehatan, PPID, sosial, multi sektoral, lingkungan hidup.
“Ada 241 aplikasi dari seluruh OPD Pemprov Jatim, Pemkot dan Pemkab di Jatim masuk dalam satu platform Majadigi. Masyarakat tidak menentukan mana yang dipilih dan jenis pelayanannya,” katanya.
Berdasarkan data per 19 April 2026, Majadigi telah mengintegrasikan 241 layanan publik dengan jumlah pengguna mencapai 7.685 orang, serta melibatkan 52 perangkat daerah dengan integrasi sistem Single Sign-On (SSO).
Keberhasilan Pemprov Jatim dalam menerapkan sistem digital, dinilai Pengamat Koumunikasi Digital Unair Suko Widodo kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah total cara masyarakat belajar, berinteraksi, serta berbisnis.
Dalam konteks ini, kehadiran portal layanan publik terpadu satu pintu seperti MAJADIGI menjadi jawaban pemerintah yang adaptif agar layanan publik tetap relevan, cepat, dan mudah diakses oleh warga era digital.
Kritik keras Suko Widodo Majadigi jangan hanya aplikasi kosong tapi harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Jawa Timur. “Digitalisasi pemerintahan bukan sekadar memindahkan layanan ke aplikasi, melainkan juga tentang bagaimana mengomunikasikannya dengan baik kepada masyarakat luas,” katanya.
Kehadiran Majapahit Digital (Majadigi) membuka jalan bagi masyarakat Jawa Timur untuk mengakses berbagai layanan pemerintah melalui satu pintu digital. Pengalaman Suryanto yang mencari informasi kepindahan penduduk, Devi Fitriani yang membutuhkan informasi rumah sakit untuk persalinan, hingga Frizal yang mencari peluang kerja dan pengadaan barang/jasa, memperlihatkan integrasi layanan digital dapat membantu masyarakat menemukan informasi sesuai kebutuhan mereka.
Manfaat digitalisasi juga terlihat melalui Rumah ASN yang dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur. Layanan dokumen kepegawaian secara digital memangkas waktu pengurusan dan membuka peluang efisiensi anggaran. Namun, keberhasilan tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang terintegrasi, jumlah pengguna, atau kecepatan sistem memproses dokumen.
Tantangan berikutnya adalah memastikan layanan mudah digunakan, informasi selalu diperbarui, akses tetap stabil, dan setiap persoalan masyarakat mendapat tindak lanjut yang jelas. Sebab, kemudahan menemukan aplikasi belum tentu berarti urusan warga selesai. Di sinilah kualitas pelayanan publik digital benar-benar diuji. Ukuran keberhasilan transformasi digital Jawa Timur bukan seberapa banyak layanan masuk ke dalam satu platform, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat. (H-2)