PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membuka ruang-ruang Balai Kota untuk dimanfaatkan masyarakat melalui program Namu Balai Kota atau City Hall Experience.
Mulai dari tur sejarah, belajar menjadi reporter cilik, hingga pemutaran film komunitas, program ini mengubah fungsi Balai Kota yang selama ini identik dengan aktivitas pemerintahan menjadi ruang publik pada akhir pekan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan, program tersebut merupakan gagasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
“Balai kota harus bisa bermanfaat terus-menerus, Sabtu Minggu pun bisa digunakan langsung oleh masyarakat DKI Jakarta,” kata Marulina saat peluncuran Namu Balai Kota, Sabtu (17/10).
Program ini telah menjalani uji coba pada 3 Oktober 2026 dengan sekitar 300 pengunjung yang mendaftar melalui aplikasi JAKI dan situs jakarta.go.id.
Menurut Marulina, respons positif selama uji coba menjadi dasar pelaksanaan program setiap dua minggu sekali sepanjang 2026.
Pendaftaran diberlakukan untuk mendata pengunjung sekaligus menjaga bangunan bersejarah dan infrastrukturnya.
Dengan demikian, pembukaan akses bagi masyarakat tetap diikuti pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas Balai Kota.
“Selama masa uji coba, respons dari masyarakat begitu positif, sehingga kita menyimpulkan bahwa ini bisa dilanjutkan per dua minggu sekali selama tahun 2026,” ujarnya.
Pemprov DKI menyiapkan sejumlah kegiatan untuk menarik keterlibatan warga. Pengunjung dapat mengikuti tur dari pendopo hingga kawasan gedung dan Blok G untuk mengenal sejarah serta lingkungan pusat pemerintahan Jakarta.
Balai Kota juga membuka Studio Berita Jakarta bagi anak-anak yang ingin belajar menjadi reporter.
Hasil kegiatan mereka berpeluang ditayangkan melalui kanal YouTube Berita Jakarta, sekaligus memperkenalkan proses penyampaian informasi publik kepada generasi muda.
Sementara itu, Ruang Pola di lantai dua disiapkan sebagai tempat pemutaran film bagi komunitas.
Fasilitas tersebut diharapkan memberi ruang bagi sineas dan komunitas film untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat, terutama kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap ruang publik.
Marulina menyebut pelaksanaan program ini melibatkan Himpunan Pramuwisata Indonesia, komunitas Abang None Jakarta, organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah lembaga dan badan usaha. Di halaman Balai Kota, pengunjung juga dapat mengakses layanan publik, termasuk Samsat dan pelayanan paspor dari imigrasi.
Pelaksanaannya setiap dua minggu sekali sepanjang 2026 akan menjadi bagian dari upaya memperluas akses warga terhadap ruang publik, dengan tetap menjaga fungsi dan kelestarian bangunan bersejarah tersebut. (H-2)