Berbagai krisis global yang saling berkaitan membutuhkan respons terpadu untuk menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan energi dan pangan, serta keberlanjutan pembangunan.
Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, dan perkembangan kecerdasan buatan jadi tantangan yang perlu diantisipasi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menghadapi dinamika dunia menuju 2030.
Persoalan itu menjadi sorotan dalam The 3rd International Conference on Global Issues (ICGI) 2026 yang diselenggarakan Universitas Nasional (Unas). Mengusung tema Beyond 2030: Redefining Global Resilience in the Age of Polycrisis, konferensi itu diikuti lebih dari 300 peserta secara luring dan daring dari tujuh negara.
Wakil Rektor Unas Prof Ernawati Sinaga mengatakan dunia kini menghadapi berbagai krisis yang berlangsung bersamaan dan saling memengaruhi. Kondisi tersebut dikenal sebagai polycrisis, yakni situasi ketika interaksi antarkrisis memperbesar kompleksitas persoalan dan menyulitkan upaya penanganannya.
Menurut dia, perubahan iklim, misalnya, dapat mengganggu ketahanan pangan, yang selanjutnya berdampak terhadap kesehatan dan stabilitas sosial. Kerusakan lingkungan juga mengancam keanekaragaman hayati, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi baru menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi dunia kerja dan pendidikan. Persoalan etika, privasi, serta kesenjangan sosial turut menjadi perhatian dalam memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan secara lebih luas.
Ernawati menegaskan ketahanan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan untuk pulih setelah krisis. Konsep tersebut juga mencakup kemampuan mengantisipasi risiko, beradaptasi, melakukan transformasi, dan memperkuat kapasitas menghadapi perubahan.
Ketua Pelaksana ICGI 2026 Robi Nurhadi menilai tantangan menuju 2030 semakin kompleks ketika dunia menghadapi fragmentasi dan meningkatnya ketidakpastian global.
“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tinggal empat tahun lagi, tapi dunia justru semakin terfragmentasi. Tiga subtema ICGI hari ini adalah jawaban atas polycrisis itu,” ujar Robi.
Tiga fokus konferensi meliputi tata kelola global, ekonomi, serta energi dan pangan. Ketiganya berkaitan erat dengan stabilitas perdagangan internasional, keamanan pasokan kebutuhan pokok, dan kemampuan negara menghadapi perubahan geopolitik.
Dalam forum tersebut, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi turut menyoroti pentingnya penghormatan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional. Ia menekankan prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas wilayah, serta nonintervensi dalam urusan internal negara lain sebagai landasan hubungan internasional.
Boroujerdi juga berpandangan penerapan hukum internasional secara konsisten diperlukan untuk mendorong akuntabilitas dan mencegah tindakan sepihak negara-negara yang memiliki pengaruh besar.
Konferensi ini turut menghadirkan akademisi dan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Turki, Australia, Palestina, dan Thailand. Pertukaran perspektif lintas negara diharapkan memperluas pembahasan mengenai hubungan antara dinamika politik, ekonomi, lingkungan, dan teknologi.
Sebagai tindak lanjut, penyelenggara berencana menerbitkan Policy Brief Beyond 2030 Framework yang merangkum gagasan dan rekomendasi kebijakan dari konferensi. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam merumuskan strategi menghadapi krisis yang saling berkaitan.
Melalui forum ini, Unas mendorong kolaborasi akademik internasional untuk memperkuat ketahanan global yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, baik dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 maupun menghadapi tantangan setelahnya.(H-2)