SEORANG hakim federal memerintahkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memulihkan akses liputan bagi jurnalis CNN di Gedung Putih. Keputusan hukum ini keluar setelah CNN mengajukan gugatan atas kebijakan pembatasan akses media yang diterapkan pihak istana kepresidenan Amerika Serikat tersebut.
Hakim memutuskan tindakan Gedung Putih dalam mencabut atau membatasi akreditasi liputan jurnalis melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Amandemen Pertama tentang kebebasan pers dan proses hukum yang adil (due process). Keputusan ini mempartisi perselisihan hukum yang meruncing antara lembaga penyiaran berita terkemuka tersebut dengan pihak administrasi kepresidenan.
Langkah hukum ini berawal ketika Gedung Putih memberlakukan kebijakan penangguhan dan larangan akses bagi sejumlah jurnalis serta organisasi media, termasuk CNN, MSNBC, dan Politico. Pembatasan ini diterapkan setelah munculnya ketegangan terkait pemberitaan dan pertanyaan kritis yang diajukan oleh para wartawan dalam beberapa sesi wawancara serta konferensi pers resmi.
Gedung Putih berargumen mereka memiliki kewenangan penuh untuk mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan akses langsung ke kompleks kepresidenan demi ketertiban serta kelancaran komunikasi pemerintah. Namun, tim kuasa hukum CNN menegaskan di persidangan bahwa pencabutan akses secara sepihak tanpa prosedur yang jelas merupakan bentuk penyensoran diskriminatif terhadap insan pers.
Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang mencabut kredensial pers yang telah diberikan kepada jurnalis hanya karena tidak menyukai fokus pemberitaan atau pertanyaan yang diajukan. Keputusan pengadilan ini mengharuskan Gedung Putih untuk segera mengembalikan izin masuk (press pass) jurnalis CNN agar dapat kembali menjalankan tugas peliputan di ruang pers kepresidenan.
Putusan hakim ini dinilai sebagai kemenangan penting bagi prinsip kebebasan pers di Amerika Serikat. Kendati Gedung Putih memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut, perintah pengadilan ini mewajibkan pemulihan akses liputan secara menyeluruh selama proses hukum lanjutan berjalan. (CNN/BBC/Z-2)