Pengusutan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai menemukan titik terang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa penindakan ini berhubungan erat dengan proyek pengadaan barang dan jasa, khususnya yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat berada di Kota Yogyakarta, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026).
“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” jelas Budi.
14 Orang Ditangkap, Termasuk Sestama BNPB Rustian
Dalam operasi tindak pidana korupsi ke-22 sepanjang tahun 2026 ini, tim penindakan KPK berhasil mengamankan total 14 orang.
Di antara belasan pihak yang terjaring operasi senyap tersebut, terdapat pejabat tinggi BNPB yaitu Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, beserta sejumlah pihak dari sektor swasta.
Agenda Penentuan Status Hukum
Guna memproses para pihak yang tertangkap tangan, pimpinan KPK menggelar rapat ekspose (gelar perkara) pada Selasa malam. Rapat ini bertujuan untuk menentukan kepastian status hukum dari 14 orang yang diperiksa dalam kurun waktu $1 \times 24$ jam sesuai koridor KUHAP.
“Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini,” tambah Budi.
Masih Didalami: Terkait Karhutla atau Bencana Alam Lain?
Mengenai detail spesifik apakah proyek pengadaan yang dibidik terkait penanganan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) atau bencana alam tertentu lainnya, KPK masih enggan membeberkan secara rinci.
Budi menegaskan bahwa perincian jenis bencana dan konstruksi perkara secara utuh akan dipaparkan secara resmi saat konferensi pers penetapan tersangka.
“Pengadaan barang dan jasa tersebut untuk bencana apa? Itu nanti kami akan sampaikan detailnya saat konferensi pers,” pungkasnya. (Ant/H-3)