KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memperingatkan bahwa beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tingginya angka kesenjangan penanganan (treatment gap), di mana mayoritas penderita belum mendapatkan akses medis yang memadai.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, membeberkan bahwa data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen. Adapun prevalensi gangguan jiwa berat mencapai 4 per 1.000 anggota rumah tangga. Meski demikian, akses terhadap pengobatan masih sangat rendah.
Sementara data dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023, gangguan jiwa menempati posisi kedua sebagai penyebab terbesar Years Lived with Disability (YLD) di Indonesia. Kontributor terbesarnya adalah depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia.
“Pada kasus depresi, baru 12,7 persen penderita yang menerima pengobatan. Artinya, hampir 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum tersentuh penanganan medis,” kata Endang dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Kesenjangan penanganan tersebut juga diperberat oleh keterbatasan jumlah dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan jiwa. Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) per 1 September 2026 mencatat Indonesia baru memiliki 1.495 psikiater, atau dengan rasio satu psikiater untuk setiap 180 ribu penduduk.
Angka itu masih jauh dari acuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni satu psikiater untuk setiap 30 ribu penduduk. Selain itu, dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang yang bertugas di Puskesmas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes terus memperkuat upaya promotif dan preventif secara terintegrasi melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pascapersalinan.
Hingga saat ini, skrining kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta jiwa. Dari hasil skrining tersebut, ditemukan dugaan gejala depresi pada 1,2 persen sasaran dan gejala kecemasan pada 0,9 persen sasaran.
Untuk mempercepat tindak lanjut hasil skrining di fasilitas pelayanan kesehatan primer, Kemenkes meluncurkan empat seri buku saku skrining kesehatan jiwa. Buku saku tersebut ditujukan bagi empat kelompok, yaitu ibu hamil dan ibu pascapersalinan, anak dan remaja, dewasa, serta lansia.
“Buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam menindaklanjuti hasil skrining di lapangan,” ujar Endang.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menekankan bahwa penanganan kesehatan jiwa dan kondisi neurodivergen, seperti Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan disleksia, harus mengedepankan inklusivitas dan dimulai dari lingkungan keluarga.
Untuk memotivasi masyarakat agar tidak membatasi potensi anak, Dante mencontohkan Jacques Dubochet, peraih Nobel Kimia 2017 yang merupakan penyandang disleksia. Ia menegaskan bahwa tantangan belajar yang dialami anak pada masa kecil tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Kesulitan yang dialami anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Kita ingin mereka yang mengalami masalah kejiwaan tidak lagi dimarginalisasikan, tetapi kita rangkul,” tegasnya.
Kemenkes menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kesehatan jiwa tidak lagi menjadi isu yang terpinggirkan, tetapi harus menjadi perhatian utama untuk mewujudkan SDM Indonesia yang lebih unggul.
“Masalah kejiwaan bukan lagi isu yang terpinggirkan, tetapi menjadi isu utama. Kesehatan jiwa yang lebih kuat mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul,” pungkasnya. (Iam)