Seorang hakim federal memerintahkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan penayangan iklan kontroversial yang didanai uang pembayar pajak. Iklan-iklan tersebut dinilai mempromosikan agenda politik pribadi Trump.
Hakim Jennifer Rochon mengabulkan permohonan perintah penahanan sementara (temporary restraining order) yang diajukan oleh kelompok nirlaba pengawas pemerintah, Common Cause, di pengadilan federal New York.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) sempat menyampaikan kepada Hakim Rochon bahwa penayangan iklan tersebut dijadwalkan berakhir pada Minggu malam. Namun, Rochon menegaskan bahwa jadwal tersebut tidak menggugurkan gugatan hukum yang ada. Ia resmi memerintahkan pemerintah untuk memblokir penayangan susulan terhitung mulai pukul 18.45 waktu setempat.
Dalam dokumen pengadilan, pemerintah mengonfirmasi telah menghabiskan dana sebesar US$19 juta (sekitar Rp297 miliar) dari total alokasi US$20 juta anggaran pembayar pajak untuk kampanye iklan tersebut.
Anggaran dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) itu sebelumnya dikategorikan sebagai “pengumuman layanan masyarakat.” Pejabat senior Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), Holly Mehringer, menyatakan bahwa pihak agensi periklanan LMD Agency Inc. telah membeli hak siar hingga Minggu, 11 Oktober 2026, dan menegaskan tidak ada rencana untuk membeli slot siar tambahan.
Memicu Gelombang Kritik dan Gugatan
Kampanye iklan ini memicu kritik keras dari kalangan anggota dewan, baik dari Partai Republik maupun Demokrat. Pada 5 Oktober lalu, Trump sempat menanggapi kecaman publik tersebut dan berjanji akan menanggung biaya iklan patriotik menggunakan dana pribadinya serta dana dari super PAC miliknya, MAGA, Inc. Namun, hingga enam hari berselah, iklan yang didanai uang publik tersebut masih terus ditayangkan.
Pemerintahan Trump tercatat membuat sedikitnya 13 iklan bergaya kampanye yang ditayangkan di sejumlah jaringan televisi besar seperti CBS, CNN, MS NOW, hingga Fox News. Lembaga pengawas Common Cause bersama Komite Nasional Demokrat (DNC) menilai penayangan tersebut melanggar hukum alokasi anggaran yang melarang penggunaan dana federal untuk propaganda atau komunikasi partisan.
Meskipun Departemen Kehakiman berargumen bahwa iklan tersebut tidak menyebutkan calon atau partai politik tertentu, pengkritik menilai isinya syarat akan muatan politik. Perintah hakim ini membekukan setiap pembelian slot iklan baru selama dua minggu ke depan.
Iklan-iklan tersebut diketahui diarahkan langsung oleh Trump, termasuk dalam pemilihan gambar dan video. Pembuatannya melibatkan tim video internal Gedung Putih serta kelompok pembuat materi pro-Trump.
Gedung Putih Tolak Lakukan Pengembalian Dana
Juru bicara Gedung Putih mengonfirmasi Trump tidak berencana mengganti atau mengembalikan uang negara yang telah terpakai untuk pembelian iklan tersebut.
Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin membela penggunaan anggaran tersebut saat hadir dalam acara Face the Nation di saluran CBS News.
“Setiap kali kita bisa membuat pengumuman layanan masyarakat dan membanggakan Amerika, saya sangat mendukungnya,” ujar Mullin seraya menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mengamankan perbatasan dan menekan angka kematian akibat fentanyl.
“Kita seharusnya membanggakan apa yang terjadi di dalam Amerika,” tambahnya. “Saya memuji kesempatan yang diberikan Presiden Trump kepada kita untuk membanggakan Amerika.” (CNN/Z-2)