KASUS penggerebekan praktik judi online (judol) yang menggunakan fasilitas negara kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Tersangka utama dalam kasus ini diketahui merupakan seorang perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri berinisial Arman, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Gartap) 1/Jakarta.
Kasus ini bermula ketika TNI Angkatan Darat mengungkap dugaan praktik pengoperasian judol di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, pada Minggu (4/10). Hingga kini, Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) Jaya masih mendalami keterlibatan perwira menengah tersebut yang kini telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, mengonfirmasi penahanan oknum perwira tersebut. “Rumah dinas itu ditempati oleh yang bersangkutan dan sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya,” ujar Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/10).
Desakan Penegakan Hukum dari DPR
Menanggapi keterlibatan anggota Garnisun dalam sindikat judi online di fasilitas militer, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, secara tegas meminta pimpinan TNI untuk memberikan sanksi tanpa pandang bulu. Menurutnya, kompleks perumahan militer merupakan fasilitas negara yang harus dijaga peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
“Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai, tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” kata Sukamta dalam keterangan resminya.
Sukamta juga mendesak agar penyidik mengusut kasus ini hingga tuntas, tidak hanya menyasar pelaku lapangan tetapi juga pihak-pihak lain yang diduga menjadi dalang, fasilitator, maupun pelindung aktivitas ilegal tersebut.
“Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” imbuhnya.
Evaluasi Ketat Pengawasan Internal TNI
Selain penegakan hukum, skandal operasional judi online yang memanfaatkan puluhan perangkat komputer di dalam kompleks militer ini dinilai menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan internal TNI. Sukamta mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal skala besar tersebut bisa beroperasi tanpa terdeteksi sebelumnya.
“Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” tegasnya.
Ia berharap proses investigasi berjalan secara terbuka, profesional, dan menyeluruh demi menjaga marwah serta kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara. (Ant/E-4)