PEMERINTAHAN Donald Trump secara resmi menghentikan pendanaan kesehatan global untuk Zimbabwe, termasuk dukungan krusial untuk penanganan HIV dan penyakit menular lain. Langkah ini diambil setelah pemerintah di Harare menolak upaya Washington untuk menyepakati perjanjian bantuan luar negeri dengan skema America First.
Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi keputusan tersebut dalam suatu pernyataan, yang menyebutkan bahwa mitra-mitra mereka di Zimbabwe diberikan waktu singkat untuk menutup operasi seluruh program yang didanai pemerintah AS secara bertanggung jawab. Pihak AS menyatakan komitmennya untuk melakukan proses serah terima yang tertib.
Perubahan Paradigma Bantuan Luar Negeri
Keputusan penghentian bantuan ini terjadi di tengah upaya pemerintahan Trump untuk merombak sistem bantuan luar negeri Amerika secara drastis. Langkah tersebut mencakup pembubaran Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan penerapan kesepakatan kesehatan global bilateral America First dengan negara-negara berkembang.
Hingga saat ini, Amerika Serikat mendukung lebih dari 40 persen dari seluruh pengeluaran terkait HIV di Zimbabwe melalui program PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) dan inisiatif lain. Departemen Luar Negeri AS menyatakan telah menandatangani kesepakatan pendanaan kesehatan dengan 35 pemerintahan lain, yang diklaim bertujuan membangun infrastruktur kesehatan mandiri guna mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.
Kedaulatan Data Jadi Penghalang Utama
Negosiasi rahasia dan persyaratan ketat dalam kesepakatan tersebut memicu kritik dari negara penerima dan aktivis kesehatan. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan Trump menekan negara-negara untuk menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan mereka. Analisis terbatas menunjukkan ada pemotongan puluhan miliar dolar dalam pendanaan kesehatan global AS, meskipun Kongres tetap mengalokasikan dana pada tingkat yang konsisten.
Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, menghentikan negosiasi dengan AS akhir tahun lalu. Pejabat Zimbabwe menyebut pembicaraan tersebut tidak seimbang dan berisiko merusak kedaulatan negara. Titik buntu utama dilaporkan terletak pada klausul mengenai pembagian data kesehatan dengan Amerika Serikat.
Kekhawatiran serupa juga muncul di Kenya, sehingga tantangan hukum menghentikan implementasi kesepakatan serupa. Selain Zimbabwe, negara-negara seperti Ghana, Zambia, dan Namibia juga memilih untuk tidak menandatangani atau menunda kesepakatan baru tersebut.
Ancaman Krisis Kesehatan Masyarakat
Asia Russell, Direktur Eksekutif Health GAP, memperingatkan bahwa hilangnya pendanaan AS dapat memicu bencana kesehatan masyarakat di Zimbabwe. “Ini akan membawa warga Zimbabwe kembali ke masa-masa kelam,” ujarnya, merujuk pada tingginya angka kematian akibat HIV di masa lalu.
Saat ini, diperkirakan terdapat 1,3 juta orang di Zimbabwe yang hidup dengan HIV atau sekitar 1 dari 10 orang dewasa usia 15 hingga 49 tahun. Kondisi ekonomi Zimbabwe yang terpuruk akibat hiperinflasi dan utang membuat posisi negara ini semakin rentan dibandingkan negara lain yang juga menolak kesepakatan AS.
Pejabat Zimbabwe berjanji akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mencari pendanaan tambahan dari Global Fund serta mitra lain untuk menutupi defisit akibat penarikan AS. Departemen Luar Negeri AS mengeklaim pemerintah Zimbabwe memberikan jaminan bahwa mereka mampu mengurus rakyatnya sendiri.
Kritik juga datang dari internal Zimbabwe. Mantan menteri Jameson Timba menyatakan bahwa meskipun pemerintah memiliki hak untuk menolak kesepakatan, mereka harus menunjukkan rencana konkret untuk melindungi warga yang bergantung pada program Washington. “Kedaulatan juga harus berarti menjaga rakyat kita tetap hidup,” tegasnya.
Di lapangan, para tenaga kesehatan dilaporkan mengalami kebingungan dan kekhawatiran mendalam. Banyak dari mereka yang selama ini bergantung pada pendanaan AS untuk gaji kini menghadapi ketidakpastian masa depan tanpa rencana tindak lanjut yang jelas dari pemerintah pusat. (The Washington Post/I-2)