ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia (RI), Syafrida R. Rasahan, memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran lembaganya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI mengenai temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong (Lapas Cibinong), Senin (28/9/2026).
Syafrida mengungkapkan bahwa hingga pukul 10.00 WIB pada hari pelaksanaan RDP, Ombudsman RI belum menerima surat undangan resmi untuk menghadiri forum Rapat Dengar Pendapat untuk membahas temuan lapas mewah di Cibinong tersebut.
“Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara Ombudsman RI dan DPR RI sebagai bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat,” ujar Syafrida R. Rasahan dalam keterangannya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Syafrida menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi berbagai data dan temuan komprehensif dari hasil pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong yang siap dibeberkan secara transparan kepada para wakil rakyat. Informasi tersebut dinilai sangat krusial untuk disampaikan, baik kepada Komisi II DPR RI selaku mitra kerja utama Ombudsman RI, maupun Komisi XIII DPR RI yang menaungi sektor Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Syafrida menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi intensif dan membeberkan seluruh data pendukung guna memperbaiki tata kelola pemasyarakatan nasional.
“Ombudsman RI siap secara terbuka menyampaikan hasil pengawasan tersebut serta berkoordinasi memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia,” pungkas Syafrida. (H-3)