PEMERINTAH Iran menyatakan tetap teguh pada syarat-syaratnya untuk membuka kembali Selat Hormuz pada Minggu (27/9). Sikap ini diambil meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka menolak proposal yang sempat memunculkan optimisme untuk mengakhiri kebuntuan perang di Timur Tengah tersebut.
Jalur perairan vital yang menjadi kunci pasokan energi dunia tersebut kini berada di pusat konflik antara Washington dan Tehran, yang dipicu oleh serangan mematikan terhadap Iran sekitar tujuh bulan lalu.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menjelaskan bahwa rencana Iran mencakup penghentian seluruh permusuhan di Timur Tengah, termasuk di Lebanon, serta pemenuhan syarat-syarat dalam kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya runtuh. Syarat tersebut meliputi pencairan aset Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi atas minyak Iran, dan penghentian blokade laut oleh AS.
“Syarat-syarat kami jelas, dan setiap langkah menuju pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada dipenuhinya syarat-syarat ini. Kami tidak akan mundur dari syarat tersebut,” tegas Araghchi pada Minggu, sebagaimana dilaporkan stasiun penyiaran negara IRIB.
“Kami tidak pernah menutup pintu bagi diplomasi atau negosiasi, namun pada saat yang sama, kami tidak pernah mundur dari hak-hak kami,” lanjutnya.
Penolakan Trump dan Tanggapan Tehran
Sikap tegas Iran berbenturan dengan pernyataan Donald Trump pada Sabtu, yang menyatakan menolak draf kesepakatan damai tersebut.
“Mereka ingin membuat kesepakatan di mana mereka segera membuka Selat karena mereka kalah sangat parah,” ujar Trump kepada wartawan. “Mereka ingin membuat kesepakatan dan saya pikir itu bagus. Saya juga suka membuat kesepakatan.”
Merespons penolakan tersebut, Araghchi menyebutkan bahwa pihaknya masih menanti saluran resmi dari para mediator.
“Kami melihat reaksi pertama dari Presiden AS, namun sejauh ini belum ada yang disampaikan kepada kami oleh para mediator,” kata Araghchi. “Kami sedang menunggu para mediator untuk menyampaikan posisi pasti kepada kami, dan kami akan mengambil keputusan berdasarkan hal tersebut.”
Sebelumnya, Washington dan Tehran sempat menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Juni lalu untuk mengakhiri perang, membuka kembali selat, dan memulai pembicaraan program nuklir Iran. Namun, kesepakatan itu gugur tak lama kemudian setelah Iran menembaki kapal-kapal komersial di Hormuz yang dituduh menyimpang dari rute yang disetujui.
Iran mewajibkan setiap kapal memperoleh izin sebelum melintas demi alasan keamanan dan kedaulatan. Kapal yang menolak mematuhi aturan tersebut rutin diserang, sementara AS membalasnya dengan membom wilayah pesisir Iran secara sporadis.
Sorotan Internasional dan Rencana 7 Hari
Krisis di perairan strategis ini memicu keprihatinan internasional dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, menyayangkan sikap komunitas internasional yang dinilainya absen dalam menjaga keamanan Selat Hormuz dan Bab al-Mandab.
“Kerajaan menolak penggunaan perlintasan vital ini oleh pihak mana pun sebagai alat tekanan, ancaman, atau bahaya bagi kepentingan negara-negara,” kata Faisal.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan kesiapan negaranya untuk berkontribusi menstabilkan kawasan strategis tersebut bersama negara-negara lain.
Di New York, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan menegaskan bahwa Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan, namun tak lagi memercayai AS berdasarkan pengalaman masa lalu.
Araghchi menambahkan bahwa Iran telah menyampaikan rencana konkret berdurasi tujuh hari kepada AS melalui Qatar. Jika syarat-syarat dipenuhi, selat tersebut dapat dibuka dan pelayaran normal dipulihkan dalam tujuh hari. “Pilihan kini ada di tangan Amerika Serikat. Iran tidak menerima paksaan, ancaman, atau intimidasi, dan Iran tidak akan menyerahkan hak-hak kedaulatannya di bawah tekanan,” kata Araghchi.
Ketegangan ini ditegaskan pula oleh juru bicara Garda Revolusi Iran, Hossein Mohebi. “Kami tidak akan berhenti menghukum AS sampai tujuh syarat Iran dipenuhi,” ujar Mohebi. Dalam wawancara terpisah, ia mengungkapkan bahwa penghentian permusuhan di Yaman juga termasuk di dalam daftar tuntutan Tehran. (AFP/Z-2)