Pemerintah memastikan program mandatori pencampuran biodiesel 50% atau B50 akan dilanjutkan pada 2027. Pelaksanaan program tersebut akan bergantung pada kesiapan pasokan bahan baku, kapasitas produksi, hingga investasi dan distribusi biodiesel.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah ingin memastikan penyaluran B50 di pasar dapat berjalan tanpa kendala. Karena itu, koordinasi dengan seluruh rantai pasok menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program tersebut.
“Target B50 ini ditargetkan juga untuk tahun 2027. Kami ingin memastikan komitmen penyaluran B50 di pasar berjalan tanpa kendala, sehingga dibutuhkan kolaborasi erat dengan seluruh rantai pasok dan pengiriman guna mendorong investasi serta pemenuhan volume,” jelas Eniya dalam keynote speech mewakili Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kesiapan implementasi B50 menjadi salah satu pembahasan dalam 6th Palm Biodiesel Conference 2026 yang digelar Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) bersama asosiasi biodiesel dari sejumlah negara Asia Tenggara di Nusa Dua, Bali, pada 17-18 September 2026. Konferensi tersebut membahas sejumlah isu industri biodiesel, mulai dari perkembangan mandatori, kesiapan bahan baku dan teknologi, regulasi, keberlanjutan bahan baku, hingga penerapan standar ISPO dan RSPO.
Wakil Ketua Umum Aprobi Catra Aradea de Thouars mengatakan pengembangan biodiesel di Asia Tenggara berlangsung di tengah kebutuhan negara-negara untuk menjaga ketahanan energi sekaligus menekan emisi karbon.
“Di Asia Tenggara, kemajuan kita terlihat nyata. Indonesia mempelopori mandatori pencampuran tinggi melalui transisi dari B40 menuju B50, sementara Malaysia dan Thailand turut memperluas program domestik mereka. Biodiesel sawit bukan lagi sekadar bahan bakar alternatif, melainkan fondasi kemandirian energi dan stabilitas ekonomi,” ujar Catra di Sofitel Bali Nusa Dua, Kamis (17 September 2026).
Menurut Catra, pengembangan bahan bakar nabati juga mulai bergerak melampaui kebutuhan kendaraan darat. Industri kini mengembangkan bioetanol, biodiesel dengan konsentrasi lebih tinggi seperti B100, hingga bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Selain persoalan pasokan, keberlanjutan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program biodiesel. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Mohammad Alfansyah mengatakan skema pendanaan diperlukan karena harga biodiesel dan solar tidak selalu berada pada tingkat yang sama.
“Peranan BPDP memberikan insentif untuk menutup selisih harga indeks pasar biodiesel dengan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis solar,” jelasnya.
Konsumsi Biodiesel Malaysia Diproyeksikan Naik
Perkembangan program biodiesel juga terjadi di negara lain di Asia Tenggara. Malaysia, misalnya, diproyeksikan meningkatkan konsumsi biodiesel seiring dengan penerapan berbagai tingkat pencampuran untuk sektor transportasi dan industri. President of Malaysia Biodiesel Association Tee Lip Teng mengatakan konsumsi biodiesel Malaysia akan meningkat menjadi 1,4 juta ton pada tahun depan.
“Ada kenaikan dari tahun lalu sebesar 1 juta ton menjadi 1,4 juta ton di tahun ini,” ujar Tee Lip di 6th Palm Biodiesel Conference di Nusa Dua, Bali, Jumat (18 September 2026).
Menurut Tee Lip, peningkatan tersebut didorong penerapan berbagai tingkat pencampuran biodiesel. Malaysia saat ini menerapkan campuran mulai dari B7 untuk sektor industri hingga B10, B12, B15, dan B20 untuk sektor transportasi.
Sementara itu, Chairman of Thai Biodiesel Producer Association Sanin Triyanond mengatakan Thailand telah menerapkan mandatori biodiesel hingga bauran B20. Namun, perkembangan kendaraan listrik menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam perkembangan industri biodiesel di Thailand. Menurut Sanin, kedua jenis teknologi tersebut dapat berjalan bersamaan dalam proses transisi energi.
“Harapan kami, pemakaian kendaraan listrik dan berbahan bakar biofuel dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari transisi energi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Konferensi yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri sekitar 250 peserta dari dalam dan luar negeri. Forum tersebut menghadirkan pembicara dari Kementerian ESDM, Kementerian Komoditas dan Perkebunan Malaysia, GAPKI, MPOB, Pertamina Patra Niaga, Malaysia Biodiesel Association, Thai Biodiesel Producer Association, serta sejumlah lembaga lainnya.
Forum tersebut digagas Aprobi bersama Malaysian Biodiesel Association (MBA) dan Thai Biodiesel Producer Association (TBPA), dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Pancaran Group, dan PT Pertamina Trans Kontinental. (E-3)