PT Sucofindo (persero) mendorong penguatan inovasi di sektor pasar karbon dan ketahanan rantai pasok pangan sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. Dua isu strategis tersebut menjadi sorotan dalam Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026.
“Pengurangan emisi dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) sekaligus membuka peluang pendapatan baru melalui transaksi perdagangan karbon,” ujar Senior Researcher Korea Research Institute on Climate Change (KRIC), Bonn Choi dikutip pada Senin (21/9).
Dalam ENSIA 2026 yang mengusung tema Innovation for Sustainable Business and Resilient Community, pembahasan mengenai pasar karbon menyoroti peluang Indonesia untuk mengembangkan mekanisme perdagangan karbon sebagai instrumen pengurangan emisi sekaligus menciptakan nilai ekonomi.
Bonn menjelaskan, penerapan Artikel 6 Paris Agreement memberikan peluang bagi negara-negara untuk mengembangkan mekanisme pasar karbon. Investasi pada teknologi inovatif dan fasilitas rendah emisi, menurutnya, dapat menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme pasar karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan proyek pengurangan emisi di berbagai sektor. Potensi tersebut meliputi energi, efisiensi energi rumah tangga, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, kehutanan, hingga teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS).
Karena itu, pengembangan pasar karbon membutuhkan sejumlah langkah strategis, seperti penentuan sektor prioritas, penguatan regulasi, serta integrasi berbagai sumber pengurangan emisi ke dalam Emissions Trading System (ETS).
“Dengan mengidentifikasi sektor prioritas, Indonesia dapat mengarahkan investasi karbon secara terukur pada proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan riil, manfaat ekonomi nyata, dan kontribusi pembangunan yang lebih besar,” jelasnya.
Selain isu pengurangan emisi, ENSIA 2026 turut menyoroti ketahanan rantai pasok pangan yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan nasional. Asisten Deputi Logistik Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Ridky Irfan Wirautama mengatakan, sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu fokus pemerintah.
Upaya menjaga ketahanan pangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim dan dinamika ekonomi global hingga fluktuasi harga pangan, bencana alam, kesiapan infrastruktur logistik, serta berkurangnya lahan produktif.
“Di tengah berbagai tantangan tersebut, inovasi menjadi salah satu solusi kunci. Transformasi pengelolaan sampah, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan dapat dialihfungsikan menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus bagian dari solusi energi,” kata Ridky.
Pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi sirkular di sektor pangan serta berbagai langkah untuk menghadapi dampak fenomena iklim ekstrem. Dalam sektor logistik maritim, pengembangan pelabuhan hijau dan cerdas atau green and smart port dilakukan dengan menggabungkan digitalisasi, tata kelola modern, budaya Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), serta prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
Sementara itu, pengembangan ekonomi biru atau blue economy diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir. Pengembangannya mencakup pemenuhan kebutuhan pangan berprotein, pembukaan lapangan kerja, hingga penciptaan peluang investasi.
“Pada 2026, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dicanangkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir yang mengintegrasikan rantai nilai dari hulu ke hilir, mulai dari produksi penangkapan, pengolahan, fasilitas pendingin dan penyimpanan, hingga jaringan distribusi pasar,” ujar Ridky.
Ridky menambahkan, penguatan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor serta kebijakan yang selaras. Langkah tersebut diperlukan agar rantai pasok dan sistem logistik komoditas pangan dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Melalui kolaborasi dan penyelarasan arah kebijakan pangan lintas sektor, kita dapat memastikan kelancaran sekaligus memperkuat rantai pasok dan logistik komoditas pangan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Ridky. (Mir)