Taman Bacaan Masyarakat Harus Diperkuat untuk Bangun Literasi Nasional
Kegiatan literasi bagi anak-anak di daerah Pasaman Barat, Sumatra Barat.(Dok. FPL Pasaman Barat.)

PENGUATAN Taman Bacaan Masyarakat (TBM) harus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan membangun budaya literasi di tanah air. TBM bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan infrastruktur literasi warga yang membuka ruang belajar, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau perpustakaan dan layanan pendidikan secara memadai.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan TBM yang selama ini tumbuh dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (20/9), sosok yang akrab disapa Rerie ini mengingatkan agar negara dan seluruh pemangku kepentingan hadir memastikan ruang belajar ini tetap hidup.

“TBM bukan sekadar tempat menyimpan buku. TBM merupakan infrastruktur literasi warga yang membuka ruang belajar, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau perpustakaan dan layanan pendidikan secara memadai,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9).

“Jangan biarkan TBM mati perlahan karena kekurangan buku dan dukungan operasional. Negara dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir untuk memastikan ruang-ruang belajar masyarakat ini tetap hidup,” lanjutnya.

Urgensi TBM: Data dan Realita di Lapangan

Keberadaan TBM terbukti masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat, Volume 4 Nomor 4, Juli 2026, survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi menunjukkan angka partisipasi yang signifikan:

  • 49% TBM memiliki lebih dari 30 pembaca anak.
  • 39% TBM memiliki 30–60 pembaca remaja dan dewasa.

Namun, tingginya minat baca ini berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas. Survei yang sama mengungkapkan bahwa 58% TBM menilai koleksi bukunya belum memadai, dan hanya 18% yang menyatakan koleksinya sudah mencukupi. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar bagi gerakan literasi nasional.

Kutipan Penting: “Minat membaca itu ada. Masyarakat datang dan anak-anak membutuhkan bahan bacaan. Persoalannya, ruang baca yang mereka datangi tidak memiliki koleksi yang cukup dan terus diperbarui,” ujar Lestari Moerdijat.

Membangun Ekosistem Literasi yang Berkelanjutan

Sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Rerie mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membangun skema dukungan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut tidak boleh terbatas pada pengadaan buku semata, tetapi harus mencakup:

  1. Peningkatan Kapasitas Pengelola: Memberikan pelatihan manajemen dan aktivasi kegiatan literasi bagi para relawan.
  2. Penyediaan Ruang Layak: Memastikan infrastruktur fisik TBM aman dan nyaman bagi pembaca.
  3. Program Literasi Kontekstual: Menyusun kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Rerie menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan. TBM seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerah, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat yang dibiarkan berjalan sendiri.

“Pemerintah daerah harus memandang TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerahnya, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat,” tegasnya.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Kebijakan Fiskal

Selain peran pemerintah, keterlibatan dunia usaha, penerbit, perguruan tinggi, hingga komunitas sangat diperlukan dalam kemitraan yang konkret. Skema pendanaan TBM dapat diperkuat melalui integrasi anggaran pusat dan daerah, pemanfaatan dana desa sesuai ketentuan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Pembiayaan TBM tidak dapat terus bergantung pada satu sumber. Harus dibangun ekosistem gotong royong yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini juga menyoroti hambatan pada sisi produksi. Ia mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan fiskal yang membebani biaya produksi dan distribusi buku, termasuk pajak pada bahan baku kertas. Tujuannya agar harga buku semakin terjangkau dan akses masyarakat terhadap bacaan bermutu semakin luas.

“Gerakan literasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan saling menunggu. Literasi adalah fondasi bagi lahirnya manusia yang mampu berpikir merdeka dan bangsa yang berdaulat,” pungkas Rerie. (RO)








Sumber Pendanaan Potensial Bentuk Dukungan
Pemerintah Pusat/Daerah Hibah buku, pelatihan pengelola, regulasi pendukung.
Dana Desa Penyediaan ruang fisik dan operasional harian TBM.
Dunia Usaha (CSR) Donasi koleksi, fasilitas digital, dan sponsor kegiatan.
Perguruan Tinggi Pendampingan program pengabdian masyarakat.



Source link

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *