SETAHUN yang lalu, ketika Prancis, Inggris, dan kekuatan Barat lain secara resmi mengakui negara Palestina, Adam Bader sempat merasakan secercah harapan. Namun, bagi pengusaha berusia 27 tahun yang tinggal di Tulkarem, Tepi Barat, ini, harapan tersebut kini sirna.
“Saya senang saat mendengarnya. Namun setahun berlalu, kami tidak melihat ada perbaikan. Sebaliknya, situasi semakin buruk setiap hari dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa,” ujar Bader, merujuk pada serangan berulang militer Israel di kotanya.
Setahun setelah gelombang pengakuan diplomatik tersebut, pembentukan negara Palestina secara nyata justru terasa lebih jauh dari sebelumnya. Kekerasan pemukim Israel melonjak, warga Palestina kian terdesak ke wilayah yang semakin sempit, dan posisi Otoritas Palestina (PA) terus melemah.
Diplomasi vs Realitas Lapangan
Pada 22 September 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron memimpin pertemuan khusus PBB untuk mengakui negara Palestina sebagai jalan keluar dari kemarahan global atas serangan Israel di Jalur Gaza. Sepuluh negara, termasuk Inggris, Kanada, dan Australia, bergabung dalam langkah ini, sehingga total anggota PBB yang mengakui Palestina mencapai sekitar 157 negara alias lebih dari empat perlima keanggotaan PBB.
Namun, Israel yang didukung Amerika Serikat menolak keras pengakuan tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan meningkatkan upaya untuk mengisolasi Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas.
“Pengakuan memang menjadikan solusi dua negara sebagai realitas politik dan diplomatik. Namun sayangnya, di lapangan, hal itu masih bergantung pada perilaku ilegal Israel yang tidak menerapkan resolusi internasional,” kata Omar Awadallah, Wakil Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina kepada AFP.
Analis politik Palestina, Ines Abdel Razek, menambahkan bahwa pengakuan tanpa tindakan nyata untuk melawan kebijakan Israel hanyalah retorika. “Solusi dua negara telah menjadi mantra diplomatik untuk menghindari kenyataan yang ada di depan mata,” tegasnya.
Penolakan Keras Netanyahu
Di sepanjang perbukitan Tepi Barat, ribuan bendera Israel kini menghiasi jalan-jalan yang digunakan pemukim. Di beberapa dinding, muncul grafiti bertuliskan, “No future in Palestine” sebagai seruan agar warga Palestina pergi.
Netanyahu berargumen bahwa negara Palestina akan menjadi, “Hadiah bagi terorisme,” pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023. “Selama saya menjadi perdana menteri, negara Palestina yang dikendalikan Iran tidak akan berdiri, baik di Gaza maupun di Yudea dan Samaria (Tepi Barat). Titik,” tegas Netanyahu bulan lalu.
Ketegangan diplomatik juga meningkat. Menjelang peringatan setahun pengakuan tersebut, Israel memerintahkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem yang melayani warga Palestina. Langkah ini diambil setelah Inggris, Prancis, dan Kanada menjatuhkan sanksi atas meningkatnya serangan pemukim Israel.
Tekanan Ekonomi dan Ekspansi Permukiman
Kondisi Otoritas Palestina saat ini berada di titik nadir. Israel menahan pendapatan bea cukai yang dikumpulkan atas nama PA, menyebabkan krisis gaji bagi pegawai sipil. Selain itu, pada awal 2025, Israel membangun hampir 1.000 gerbang di pintu masuk desa-desa Tepi Barat untuk mengontrol pergerakan warga.
Data PBB menunjukkan bahwa pemukim ekstremis bertanggung jawab atas rata-rata enam serangan per hari terhadap warga dan properti Palestina sepanjang tahun 2026. Warga mengeluhkan bahwa pelaku kekerasan jarang diadili dan justru dilindungi oleh militer.
Langkah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang meminta polisi mengambil alih urusan sipil dari militer di Tepi Barat, dilihat oleh pengamat sebagai langkah menuju aneksasi formal.
Bagi Sameh, seorang insinyur perangkat lunak di Nablus, pengakuan internasional tetaplah sinyal positif, meski ia mengakui realitas yang pahit. “Masih ada jarak yang sangat besar antara pengakuan internasional dan melihat pengakuan itu diterjemahkan menjadi kenyataan di lapangan,” pungkasnya. (I-2)