Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama secara resmi meminta pembatalan perombakan besar-besaran pejabat yang dilakukan oleh mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Permintaan ini didasari oleh temuan sejumlah nama “ajaib” dalam daftar pelantikan yang dilakukan pada 10 September lalu.
Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa perombakan tersebut mayoritas menyasar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Jabatan yang terdampak meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga unit organisasi non-eselon.
Temuan Nama “Ajaib” dan Pelanggaran Prosedur
Menurut Bimo, masalah utama terletak pada adanya sejumlah nama yang masuk dalam daftar rotasi tanpa melalui proses assessment talent management yang semestinya. Hal ini dinilai mencederai prinsip meritokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).
Ia menegaskan bahwa kehadiran pejabat yang melompati prosedur seleksi memberikan sinyal negatif bagi pegawai lain yang telah mengikuti seluruh tahapan ujian dengan jujur. Oleh karena itu, ia bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar kebijakan tersebut ditunda atau dibatalkan.
“Sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegas Bimo.
Langkah pembatalan ini dipastikan akan diikuti dengan pencoretan nama-nama pejabat yang terindikasi tidak memenuhi syarat. Mereka akan dikembalikan ke posisi semula. Bimo menyebut tindakan ini sejalan dengan komitmen Menkeu Suahasil Nazara untuk meninjau kembali seluruh kebijakan di era Purbaya.
Menkeu Suahasil Nazara sendiri menyatakan tengah mempelajari proses dan keputusan pelantikan pejabat tersebut. Ia menekankan bahwa penunjukan pejabat di Kemenkeu harus melalui tahapan berjenjang dan koordinasi lintas unit eselon I.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi. Saya masih sekarang mencoba menunggu masukan dari teman-teman seluruh unit eselon I,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/9).
Tanggapan Purbaya Yudhi Sadewa
Di sisi lain, eks Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa keputusannya merombak ratusan pejabat kemungkinan menjadi salah satu pemicu pencopotan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia membantah adanya konflik internal atau gesekan dengan anak buahnya.
“Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup,” ujar Purbaya saat serah terima jabatan, Selasa (15/9).