PEMBANGUNAN sekitar 340 unit hunian tetap (Huntap) bagi penyintas banjir bandang di Kota Padang, Sumatra Barat, dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan lahan. Pemerintah Kota Padang bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) meninjau lokasi pembangunan di kawasan Balai Gadang, Kamis (17/9).
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa mengatakan pembangunan Huntap menjadi bagian dari upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah kota, kata dia, terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat pelaksanaannya.
“Pemerintah Kota Padang terus mendukung dan berkoordinasi dalam percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ini, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan,” ujar Raju.
Menurut Raju, pembangunan diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap sehingga masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian tempat tinggal.
Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Sumatera Barat Brigjen Pol Yopie Indra mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan di lapangan berjalan sesuai rencana. Pembangunan dilakukan secara paralel dengan proses pembersihan lahan atau land clearing.
“Hari ini kami dari Satuan Tugas PRR melakukan kunjungan fisik langsung ke lokasi pembangunan Huntap yang rencananya akan dibangun kurang lebih 340 unit,” kata Yopie.
Ia mengatakan sebagian unit yang masuk tahap awal pembangunan telah selesai dikerjakan. Pembangunan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan lahan.
“Saat ini kita sudah melihat sebagian rumah sudah selesai dibangun. Pembangunan akan terus dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Budha Suci secara paralel, sehingga begitu lahan selesai dilakukan land clearing, langsung dibangun seterusnya,” ujarnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulvito, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, serta sejumlah unsur terkait.
Satgas PRR dan Pemkot Padang memastikan koordinasi akan terus dilakukan selama proses pembangunan berlangsung, termasuk untuk menyesuaikan pelaksanaan pembangunan dengan kesiapan lahan. (E-2)