Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengusulkan langkah ekstrem untuk menekan angka tawuran di Ibu Kota. Ia mendorong pemerintah mencabut bantuan sosial (bansos) bagi seluruh anggota keluarga pelaku tawuran yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Usulan tegas ini disampaikan menyusul pecahnya kembali tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, pada Minggu (18/10). Justin menilai, pendekatan pencegahan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan akar masalah kekerasan antarwarga tersebut.
“Jadi satu masalah di Jakarta solusinya tidak bisa cuma satu ya. Termasuk juga dengan tawuran, itu solusinya bukan cuma dengan ring tinju aja, bukan cuma dengan acara keagamaan, bukan cuma dengan posko,” ujar Justin, Selasa (20/10).
Pernyataan tersebut sekaligus merespons rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang akan membentuk posko gabungan di Manggarai. Meski mendukung upaya pencegahan, Justin menekankan perlunya konsekuensi hukum dan sosial yang nyata agar memberikan efek jera bagi para pelaku.
Kritik Terhadap Sanksi KJP
Justin menyoroti sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran. Menurutnya, kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena aksi tawuran masih terus berulang di berbagai titik di Jakarta.
“Saya dari kemarin sudah menyuarakan bahwa diperlukan sanksi khusus. Kalau untuk KJP dicabut, anak sekolah tawuran, itu pun sepertinya tidak terlalu efektif karena tawuran masih terus berlangsung,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa tanggung jawab pencegahan harus ditarik ke lingkup terkecil, yakni keluarga. Dengan mengancam pencabutan fasilitas bansos bagi satu keluarga, diharapkan orang tua atau anggota keluarga lainnya lebih proaktif dalam mengawasi dan mencegah anggota keluarganya terlibat aksi kekerasan.
“Jadi diperlukan untuk pencabutan fasilitas bansos untuk seluruh anggota keluarga dari pelaku tawuran,” ucap Justin.
Efektivitas Penegakan Hukum
Selain sanksi administratif, Justin juga mengkritik pola penanganan hukum terhadap pelaku tawuran yang dinilai terlalu lunak. Ia menyayangkan banyaknya kasus yang berakhir damai tanpa proses hukum yang berlanjut hingga ke pengadilan.
“Jangan sampai pelaku-pelaku tawuran ini sudah ditangkap, sudah dibawa ke kepolisian, tapi semuanya hanya berakhir dengan meterai, tangis-menangis, berpelukan dengan orang tuanya, kemudian dikembalikan, besoknya begitu lagi. Saya kira itu sama sekali tidak efektif,” pungkasnya.
(H-2)