DUA tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi periode ketika diplomasi Indonesia dihadapkan pada dinamika geopolitik yang kompleks, kebutuhan memperkuat kerja sama ekonomi, serta tantangan melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama perwakilan RI dan kementerian terkait menjalankan agenda diplomasi yang berorientasi pada kepentingan nasional, sekaligus memperkuat layanan bagi warga Indonesia di luar negeri.
Menlu Arrmanatha Nasir pada Senin (12/10) menyampaikan bahwa arah diplomasi Indonesia tetap berlandaskan prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi.
BERORIENTASI HASIL
Arrmanatha menyebut dua tahun terakhir bukan masa yang mudah karena situasi geopolitik dunia semakin rumit. Meski demikian, Indonesia akan mempertahankan kebijakan luar negeri yang konsisten dan menjadikan kepentingan nasional sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak,” kata Arrmanatha yang menggantikan Sugiono awal bulan ini.
Ia menekankan bahwa diplomasi harus memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, termasuk melalui kerja sama di bidang ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan, investasi, kesehatan, serta kedaulatan maritim.
Sejumlah kerja sama bilateral telah diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan. Indonesia bekerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan produksi beras, mendorong investasi peternakan sapi perah bersama Vietnam, serta mengembangkan pembangkit listrik tenaga torium dan panas bumi dengan Jepang. Bersama Tiongkok, Indonesia juga membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik terintegrasi.
Di bidang perdagangan, perundingan CEPA dengan Uni Eropa telah tuntas secara substansi, sedangkan perjanjian dengan Kanada dan Peru telah ditandatangani. Indonesia juga memperluas hubungan strategis dengan sejumlah negara.
KERJA SAMA KAWASAN
Dalam menghadapi perubahan global, Indonesia mempertahankan ASEAN sebagai salah satu pilar utama politik luar negeri. Menjelang 60 tahun ASEAN pada 2027, Indonesia mendorong organisasi kawasan tersebut menjadi lebih efektif, adaptif, dan mampu menghasilkan keputusan strategis yang berdampak bagi masyarakat.
Indonesia juga berupaya memperkuat kerja sama melalui ASEAN Regional Forum, ASEAN Plus Three, East Asia Summit, serta kemitraan dengan negara mitra dialog. Indonesia juga berkontribusi dalam kerja sama kawasan Samudra Hindia melalui IORA dan kawasan Pasifik melalui PIF.
Di tingkat global, pemerintah mendorong reformasi lembaga multilateral agar lebih efektif dan representatif, terutama dalam mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Indonesia juga menjalankan mandat di UN Board of Auditors untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Arrmanatha menyatakan bahwa penguatan institusi diplomasi menjadi kebutuhan untuk menghadapi lingkungan internasional yang sulit diprediksi. Konsistensi politik luar negeri, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Arah tersebut sekaligus menjadi tolok ukur bagi Kemenlu dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan diplomasi berjalan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
TOLOK UKUR KINERJA
Di luar diplomasi antarnegara, perlindungan WNI menjadi salah satu indikator penting kinerja pemerintah. Kemenlu mencatat telah menyelesaikan sekitar 124 ribu kasus yang melibatkan WNI di luar negeri sejak 2024 hingga bulan lalu. Penanganan tersebut mencakup berbagai persoalan yang memerlukan koordinasi dengan perwakilan RI dan otoritas negara setempat.
Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy, menilai efektivitas Kemenlu dan perwakilan RI perlu dilihat dari kemampuan menghadirkan perlindungan secara nyata. “Efektivitas jajaran Kemenlu dan perwakilan RI (KBRI/KJRI) diuji dari cara mereka mengubah hambatan jarak geografis menjadi kehadiran nyata negara,” kata Andrea.
Menurut Andrea, pemanfaatan portal Peduli WNI dapat membantu pemerintah memetakan keberadaan warga negara dan mendukung deteksi dini ketika terjadi krisis. Perlindungan juga perlu dimulai sebelum pekerja migran berangkat.
Sejumlah penanganan sepanjang 2026 menunjukkan tantangan tersebut. Ketika cuaca ekstrem melanda Belanda pada Januari, KBRI Den Haag memantau kondisi dan membuka hotline bagi WNI. Dalam kasus pembajakan kapal IB FISH 7 di perairan Gabon, Kemenlu melalui KBRI Yaounde berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak terkait setelah sembilan dari 12 awak kapal diculik, termasuk empat WNI.
MITIGASI DAN RESPONS
Perlindungan pekerja migran turut diperkuat melalui kebijakan peningkatan keterampilan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong pergeseran penempatan pekerja migran dari kategori berkeahlian rendah menuju tingkat menengah dan tinggi agar daya tawar serta keselamatan mereka meningkat.
KP2MI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital juga menindak iklan lowongan kerja luar negeri fiktif. Sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 7.907 konten ilegal telah diturunkan dari total 10.504 laporan. Pada periode yang sama, pemerintah mencatat 6.668 keberangkatan ilegal dapat dicegah dan 2.208 aduan pekerja migran telah ditangani.
Kemenlu juga menyiapkan langkah antisipasi bagi WNI di wilayah rawan. Di Arab Saudi, KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah menyiapkan rencana kontingensi yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan. Langkah ini dilakukan setelah dua WNI pemegang izin tinggal tetap mengalami luka ringan dalam serangan di Bandara Internasional Raja Khalid, Riyadh, pada 11 Oktober 2026. (Ant/I-3)