KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% membutuhkan pemberdayaan sektor swasta secara optimal. Pemerintah dinilai perlu membangun keseimbangan peran antara badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan koperasi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada belanja negara maupun investasi badan usaha milik negara.
Wakil Ketua Umum Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani mengatakan, saat ini terdapat persepsi di masyarakat bahwa aktivitas ekonomi semakin didominasi BUMN dan Danantara. Padahal, kontribusi sektor swasta terhadap perekonomian nasional masih mencapai sekitar 80%, bahkan setelah pengelolaan sejumlah aset dialihkan kepada Danantara.
“Kalau mau tumbuh 8%, pemerintah tidak memberdayakan swasta, itu salah besar. Karena biar bagaimanapun, membesarkan Danantara sebesar-besarnya tidak akan mungkin asetnya meminjam melebihi aset,” ucap Aviliani di acara Outlook Ekonomi 2027 yang digelar di Jakarta, Selasa (20/10).
Aviliani menilai, keseimbangan kesempatan usaha yang setara diperlukan agar seluruh institusi ekonomi dapat berkembang tanpa memusatkan aktivitas ekonomi pada satu kelompok usaha tertentu.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi satu-satunya penggerak utama.
“APBN itu hanya sebagai katalisator, bukan sebagai pemeran utama. Jadi kalau semuanya mau dipakai melalui APBN, enggak akan mungkin,” katanya.
Menurut Aviliani, ruang fiskal pemerintah juga perlu dijaga agar defisit anggaran tetap terkendali sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menyoroti persepsi investor yang membeli obligasi pemerintah dan mempertimbangkan kemampuan negara menjaga disiplin fiskal serta memenuhi kewajiban pembayaran utang.
Selain mendorong peran swasta dan menjaga disiplin fiskal, Aviliani menekankan pentingnya mempertahankan daya beli masyarakat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, terutama melalui konsumsi rumah tangga.
Ia menilai, peningkatan jumlah orang yang bekerja belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas lapangan kerja. Sebagian pertumbuhan kesempatan kerja justru terjadi di sektor informal, yang terlihat dari semakin banyaknya masyarakat bekerja sebagai pengemudi ojek daring.
“Memang benar penciptaan lapangan kerja bertambah, tetapi bukan formal, melainkan sektor informal. Makanya tukang ojol makin banyak. Kenapa? Ketika orang enggak bisa kerja, ya jadi tukang ojol,” tutur dia.
Aviliani juga menyoroti distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum merata. Menurut dia, kelompok masyarakat berpendapatan menengah atas masih menjadi penyumbang belanja yang besar sehingga konsumsi tetap tumbuh meskipun daya beli sebagian masyarakat mengalami tekanan.
Ia menyebut kelompok tersebut menyumbang sekitar 53% dari belanja masyarakat. Kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, tetapi belum tentu menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan secara merata.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok kelas menengah yang jumlahnya signifikan, tetapi menghadapi tekanan pendapatan dan tidak selalu memperoleh bantuan sosial seperti kelompok berpendapatan rendah.
“Yang harus dipikirkan pemerintah ini desil yang warna kuning, kelas menengah. Karena yang warna kuning ini jumlahnya besar, tetapi pendapatannya makin turun. Dia tidak dapat tunjangan apa-apa,” ungkapnya Aviliani.
Ia mengingatkan, tekanan ekonomi yang berkepanjangan terhadap kelas menengah dapat memicu keresahan sosial apabila tidak diimbangi dengan perbaikan pendapatan dan kesempatan kerja. (Fal/P-3)