MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden disebut terus memantau perkembangan situasi dan langkah pengendalian kebakaran melalui koordinasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Perlu saya sampaikan bahwa perhatian Presiden terhadap penanganan karhutla sangat intensif, baik melalui rapat secara daring maupun pertemuan langsung,” ujar Dudung seusai Rapat Koordinasi Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional di Kantor Kemenko Polkam, Senin (19/10).
Dudung mengatakan pemerintah terus mengevaluasi perkembangan titik panas, kondisi faktual di lapangan, serta efektivitas langkah pemadaman yang telah dilakukan. Untuk memperkuat pengendalian api, pemerintah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung.
“Kami juga membahas langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan, termasuk pembuatan sekat kanal, penyediaan sumur bor, embung, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian karhutla,” jelasnya.
Selain karhutla, Dudung bersama lintas kementerian juga membahas sejumlah persoalan strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Di antaranya tekanan inflasi, dinamika ekonomi global, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta pengembangan sumber energi alternatif.
“Seluruh perkembangan tersebut perlu diantisipasi secara terkoordinasi agar tidak menimbulkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas nasional,” katanya.
Di sektor politik dan keamanan, pemerintah turut mengevaluasi perkembangan situasi di Papua, penguatan persatuan sosial, serta pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Pembahasan juga mencakup percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan penyelesaian persoalan pertanahan, khususnya di kawasan transmigrasi serta permukiman desa yang berada dalam kawasan hutan.
“Seluruh persoalan tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dudung.
Sementara itu, pemerintah juga mempersiapkan agenda kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Jakarta. Persiapan tersebut mempertimbangkan perkembangan situasi internasional dan kepentingan diplomasi Indonesia.
Dudung menegaskan koordinasi antarkementerian dan lembaga akan terus diperkuat, baik untuk mempercepat penanganan karhutla maupun mengantisipasi berbagai tantangan politik, ekonomi, dan keamanan.
“Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi menjaga keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan,” pungkasnya. (H-3)