Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna melindungi kawasan pendukung swasembada pangan dan air. Fokus koordinasi ini mencakup empat wilayah strategis, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa penguatan koordinasi harus dibarengi dengan penataan lanskap. Hal ini bertujuan agar pengelolaan lahan, ketersediaan air, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan selaras dan terintegrasi.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15/10). Rapat ini bertujuan memantau serta mengevaluasi dampak kebakaran terhadap Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN).
“Fokus koordinasi kami adalah melindungi kawasan yang mendukung swasembada pangan dan air di empat provinsi tersebut. Penanganan karhutla perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujar Hanif.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Penataan Lanskap
Hanif menyoroti pentingnya kolaborasi dengan korporasi pemegang izin konsesi melalui asosiasi seperti APHI dan GAPKI. Menurutnya, penanganan di lapangan masih menghadapi kendala teknis, seperti lokasi yang terpencil serta minimnya akses jalan, kanal, dan sumber air.
“Kita perlu melakukan penataan lanskap agar upaya pengendalian kebakaran terhubung dengan pengelolaan kawasan secara menyeluruh. Setiap pihak perlu memahami perannya sehingga pencegahan dan penanganan kebakaran dapat dilaksanakan secara terarah,” tambahnya.
Kemenko Pangan sendiri telah memulai aksi nyata di Kalimantan Selatan sejak Agustus lalu, dengan sasaran prioritas seluas 10.000 hektare di wilayah ibu kota provinsi. Saat ini, fokus koordinasi bergeser ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemetaan lokasi prioritas, pemenuhan sarana prasarana, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Dukungan APHI dan Peran Masyarakat
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menyatakan kesiapan anggotanya untuk mendukung pelaksanaan di tingkat tapak. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam deteksi dini dan respons awal kebakaran.
“Sinergi dengan MPA perlu dibangun secara berkelanjutan melalui komunikasi rutin, peningkatan kapasitas, dan dukungan sarana. Selain itu, pendampingan pengelolaan lahan tanpa bakar sangat penting agar masyarakat memiliki alternatif yang ramah lingkungan,” jelas Soewarso.
- Lahan: Penataan dan kepastian pengelolaan lahan.
- Air: Pengelolaan air sesuai karakteristik tapak.
- Masyarakat: Penguatan kelembagaan dan sinergi dengan MPA.
- Sosial Ekonomi: Dukungan teknologi dan pendampingan ekonomi tanpa bakar.
Soewarso juga mengusulkan revisi regulasi yang memberikan solusi nyata bagi masyarakat terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dukungan berupa alat mesin pertanian (alsintan) dan intensifikasi diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat sekaligus memperkuat pencegahan karhutla secara berkelanjutan demi mendukung swasembada pangan nasional. (Ant/E-3)